Bupati Blitar Rini Syarifah Hadiri Sosialisasi Anti Pungli.

Avatar photo

- Redaksi

Rabu, 26 Juni 2024 - 17:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bupati Blitar Rini Syarifah Hadiri Sosialisasi Anti Pungli.

Bupati Blitar Rini Syarifah Hadiri Sosialisasi Anti Pungli.

BLITAR [Jatimnesia.com] – Bupati Blitar Rini Syarifah menghadiri Sosialisasi serta Edukasi pemberantasan pungutan liar di lingkungan pemerintah Kabupaten Blitar,Rabu (26/6).

Turut hadir dalam acara tersebut, Pimpinan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Provinsi Jawa timur yang sekaligus pejabat di Lingkungan Kepolisian Daerah Jawa Timur, AKBP Bahrun Nasikin, Sekretaris Pokja Pencegahan, AKBP Edy Herwiyanto, Sekretaris Pokja Penindakan, Anggota Forkopimda,
Wakalpolres Blitar Kompol Yoyok Dwi Purnomo selaku Ketua Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Blitar, Wakapolres Blitar Kota, Kompol I Gede Suartika selaku Wakil Ketua I dan seluruh jajaran Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Blitar, Sekretaris daerah Kabupaten Blitar, Asisten, Staf Ahli.

” Kami atas nama Pemerintah kabupaten Blitar saya menyampaikan sugeng rawuh, selamat datang kepada bapak-bapak narasumber sekaligus rombongan UPP Saber Pungli Provinsi Jawa Timur. Kunjungan panjenengan di Kabupaten Blitar ini merupakan kehormatan sekaligus harapan bagi peningkatan kinerja UPP Kabupaten Blitar dan peningkatan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Blitar.” kata Bupati Blitar Rini Syarifah.

Dijabarkan Bupati Blitar Rini Syarifah, tercantum dalam Perpres Nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara terpadu, efektif, efesien dan mampu menimbulkan efek jera, oleh karena itu pembentukan dan keberadaan Unit Sapu Bersih Pungutan Liar menjadi sangat penting.

Baca Juga :  Bupati Blitar Apresiasi Masukan Konstruktif Pansus LKPJ 2023.

” Kita sadari bahwa pungutan liar masih menjadi fenomena yang sering terjadi ditengah tengah masyarakat kita khususnya di sektor pelayanan publik. Banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pungutan liar antara lain adanya penyalahgunaan wewenang jabatan atau kewenangan, faktor karakter atau perilaku, faktor ekonomi hingga lemahnya sistem kontrol dan pengawasan,” tambahnya.

Bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Blitar dalam upaya mensukseskan gerakan anti pungutan liar, telah menindaklanjuti amanat Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tersebut dengan membentuk unit pemberantasan pungutan liar atau UPP sejak tahun 2018 yang lalu.

Hal ini sejalan dengan visi dan misi Kabupaten Blitar yaitu pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas guna mendukung terwujudnya Kabupaten Blitar yang mandiri dan sejahtera.

Keberadaan unit pemberantasan pungutan liar atau UPP ini sangat strategis dengan keanggotaan yang melibatkan seluruh unsur baik pemerintah maupun non pemerintah, tokoh masyarakat, perguruan tinggi. UPP ini sekaligus diharapkan menjadi forum koordinasi dan konsultasi yang efektif dalam upaya pemberantasan pungutan liar.

Baca Juga :  Fraksi PAN DPRD Kabupaten Blitar Dorong Pemda Serius Tangani Sejumlah PR

” Sebagaimana sudah diuraikan dan dari pemantauan saya selama ini kiprah UPP Kabupaten Blitar dalam membantu pemberantasan pungutan liar diberbagai sektor pelayanan publik demikian masif, bahkan UPP juga telah melaksanakan kegiatan kegiatan yang bersentuhan secara langsung dengan masyarakat dan secara nyata dirasakan manfaatnya, oleh karena itu pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih,” papar Bupati Blitar.

Bupati Rini mengaku gembira dengan kegiatan sosialisasi dan edukasi tersebut, karena sebagai langkah preventif dalam memberantas praktik-praktik korupsi dan pungutan liar yang masih menjadi tantangan serius di daerah Kabupaten Blitar.

” Melalui kegiatan rapat sosialisasi ini saya berharap agar forum ini menjadi wahana untuk mediasi dan menyamakan persepsi melalui masukan yang nantinya menjadi acuan bagi UPP dalam melaksanakan tugas dimasa mendatang,” bebernya.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas UPP, Bupati berharap dukungan dan partisipasi masyarakat, agar dapat mewaspadai setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan terjadinya pungli di lingkungan masing-masing, serta yang terpenting tidak terlibat memberikan ruang bagi terjadinya praktek pungli dalam pelayanan publik.

” Saya menghimbau apabila menemukan dan atau mengetahui praktek pungli maka diharapkan dapat melaporkan kepada UPP saber pungli,” pungkas Bupati Rini Syarifah.(ADV)

Berita Terkait

Prioritas Penting Dibawa Pemkab Magetan Dalam RKPD Tahun 2027.
Pemkab Blitar Gelar Musrenbang RKPD Tahun 2027
Bupati Rijanto Bagikan 7, 200 Takjil Untuk Warga Blitar.
Hadiri Upacara Melasti di Pantai Jolosutro,Bupati Blitar Ajak Jaga Toleransi.
Lindungi Rumah dari Ancaman Rayap, Fumida Hadir dengan Layanan Profesional Bergaransi
Pemkab Blitar Perkuat Ekonomi Warga dengan Salurkan 200 Unit Becak Listrik Bantuan Presiden Prabowo
Bupati Blitar Pantau Harga Bahan Pokok Jelang Hari Raya Idul Fitri
Magetan Raih Universal Health Coverage Award 2026 Kategori Pratama.

Berita Terkait

Kamis, 26 Maret 2026 - 16:32 WIB

Prioritas Penting Dibawa Pemkab Magetan Dalam RKPD Tahun 2027.

Selasa, 10 Maret 2026 - 17:09 WIB

Pemkab Blitar Gelar Musrenbang RKPD Tahun 2027

Selasa, 10 Maret 2026 - 17:01 WIB

Bupati Rijanto Bagikan 7, 200 Takjil Untuk Warga Blitar.

Senin, 9 Maret 2026 - 08:25 WIB

Hadiri Upacara Melasti di Pantai Jolosutro,Bupati Blitar Ajak Jaga Toleransi.

Minggu, 8 Maret 2026 - 08:45 WIB

Lindungi Rumah dari Ancaman Rayap, Fumida Hadir dengan Layanan Profesional Bergaransi

Sabtu, 7 Maret 2026 - 20:00 WIB

Pemkab Blitar Perkuat Ekonomi Warga dengan Salurkan 200 Unit Becak Listrik Bantuan Presiden Prabowo

Kamis, 5 Maret 2026 - 17:06 WIB

Bupati Blitar Pantau Harga Bahan Pokok Jelang Hari Raya Idul Fitri

Rabu, 28 Januari 2026 - 18:54 WIB

Magetan Raih Universal Health Coverage Award 2026 Kategori Pratama.

Berita Terbaru

Arus Lalu Lintas Diwilayah Magetan.

Hukum & Kriminal

Kejari Magetan Ingatkan Warga Segera Tarik Dana Sisa Tilang.

Selasa, 21 Apr 2026 - 15:41 WIB

Kabag Kesra Setdakab Magetan Dian Maheru Robby.

Politik & Pemerintahan

Pemkab Magetan Habiskan Rp 600 juta Fasilitasi Calon Jamaah Haji.

Rabu, 15 Apr 2026 - 16:45 WIB

Komisi C DPRD Magetan RDP Stakeholder Bahas Persiapan Pemberangkatan CJH.

Politik & Pemerintahan

Komisi C RDP Bahas Persiapan Pemberangkatan CJH Magetan.

Rabu, 15 Apr 2026 - 07:50 WIB