JAKARTA (Jatimnesia.com)- Bupati Magetan Suprawoto menjadi nominasi Anugerah Kebudayaan (AK) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat pada Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2022 di Kendari, Sulawesi Tenggara. Mantan Sekretaris jenderal (Sekjen) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tersebut akan berebut AK- PWI dengan 9 tokoh dari berbagai latarbelakang.
Kesembilan nominasi AK – PWI Tahun 2022 yakni Wali Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Rahmat Effendi, Bupati Buton, Sulawesi Tenggara, La Bakry, Bupati Lamandau, Kalimantan Tengah, Hendra Lesmana, Bupati Indramayu, Jawa Barat, Hj. Nina Agustina, Wali Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, H. Helmi Hasan, Bupati Lamongan, Jawa Timur, H.Yuhronur Efendi, Walikota Surakarta, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Padang Panjang, Sumatera Barat H. Fadli Amran (Datuak Paduko Malano) serta Bupati Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, H. Musyafirin.
Bupati Magetan Suprawoto ketika dikonfirmasi kesiapan jelang Presentasi di PWI Pusat pada 15-16 Desember mendatang hanya menjawab dengan permohonan doa. ” Mohon doanya semoga dapat memberikan yang terbaik,” kata Suprawoto, Minggu (5/12).
Sementara, untuk mendalami narasi teks proposal dan video tersebut, ke-10 kepala daerah tersebut akan diundang ke Kantor PWI Pusat, di lantai 4 Gedung Dewan Pers, Jl. Kebon Sirih Jakarta Pusat, pada 15-16 Desember 2021, untuk presentasi dan sesi tanya jawab dengan Tim Juri. ” Pada babak ini, kepala daerah harus memaparkan sendiri dan menjawab berbagai pertanyaan pendalaman dari Tim Juri secara tatap muka, dengan mematuhi prokes yang berlaku,” kata Yusuf Susilo Hartono, Ketua Pelaksana AK – PWI.
Selaku Tim Juri Ninok Leksono (Wartawan Senior Kompas dan Rektor Universitas Multimedia Nusantara), Nungki Kusumastuti (Dosen Institut Kesenian Jakarta, penari, bintang film), Agus Dermawan T (Penulis buku kebudayaan dan seni, pengamat seni rupa), Atal S.Depari (Ketua Umum PWI Pusat, Wartawan), dan Yusuf Susilo Hartono (Pengurus PWI Pusat, Wartawan, dan Pelukis).
Sebagai informasi, ide AK-PWI muncul setelah Temu Redaktur Kebudayaan se-Indonesia 2014 di Siak, Riau, yang digelar PWI Pusat bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud. Disadari bahwa di era otonomi daerah, bupati / wali kota adalah ujung tombak pembangunan dan pemajuan kebudayaan nasional. Untuk itu PWI, sebagai bagian dari pilar keempat demokrasi, perlu mengapresiasi bupati/wali kota yang melek kebudayaan, melalui AK-PWI. Apalagi setelah UNESCO, 2017, menyatakan Indonesia merupakan negara super power kebudayaan, maka apresiasi dan peran serta wartawan bagi pemajuan kebudayaan bangsanya perlu semakin digelorakan.
