PACITAN (Jatimnesia.com)- Komisi II (dua) DPRD Kabupaten Pacitan menyesalkan temuan beras tidak layak konsumsi dari Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pacitan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan.
” Komisi II mendapatkan informasi dari Kecamatan Donorojo tentang pendistribusian beras untuk bantuan PKH yang tidak layak konsumsi, sehingga kami tindaklanjuti. Kemarin kita kroscek ke Bulog karena kami kira beras tersebut dari Bulog, tapi ternyata mereka merasa tidak pernah mengeluarkan. Sehingga kami memanggil Dinas Sosial untuk membahas perihal tersebut,” kata Lancur Susanto, Ketua Komisi II DPRD Pacitan, Selasa (4/1).
Menurut Lancur, pihaknya mendapatkan keterangan dari petugas PKH di Kecamatan Donorojo, total beras PKH 4.981 karung berisi 15 Kilogram, dan sudah terdistribusi sebanyak 2.000 karung, namun sudah di tarik kembali dan akan di ganti dengan beras yang layak konsumsi. “Tentu kami akan terus meningkatkan pengawasan, kami nanti akan mengajak Dinas Sosial agar hal ini jangan terulang kembali,” tegas Legislator Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut.
DPRD Pacitan mendapati, ternyata pengadaan beras untuk bantuan PKH di pihak ketigakan. ” Menurut petugas PKH ini di pihak ketigakan ke suplayer dari Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Sebenarnya dari awal kami sudah mengingatkan agar jangan main tunjuk suplayer, jangan asal-asalan karena yang kita layani adalah masyarakat,” ungkap Lancur Susanto.
Penarikan beras PKH tidak layak makan tersebut dinilai belum cukup. Komisi II akan mengenakan sanksi kepada suplayer beras tersebut. ” Jadi jangan main-main, penyedia barang ini nanti juga akan dikenakan sangsi karena ini sudah membawa nama baik Kabupaten Pacitan dan untuk petugas PKH juga perlu hati-hati juga, karena petugasnya ini juga melalui rekomendasi Dinas Sosial dan Kementerian Sosial yang setiap tahun di evaluasi. Makanya kami komisi II juga merekomendasikan agar dievaluasi total untuk tahun 2022,” jelas Ketua Komisi II.
Kepala Dinsos Kabupaten Pacitan, Sumorohadi, mengaku akan menindak lanjuti permasalahan pasokan beras PKH di Kecamatan Donorojo tersebut.” Kita langsung tindaklanjuti, jadi temuan teman – teman di Parlemen ini langsung kita tarik dan sudah kita lakukan komunikasi dengan suplayernya. Mereka siap untuk mengganti, bahkan yang 2000 karung sudah siap di salurkan,” beber Kadinsos Pacitan, Selasa (4/1).
Dikatakan Sumorohadi, pihaknya akan mengadakan rapat koordinasi dengan berbagai elemen kemitraan PKH di Kabupaten Pacitan agar peristiwa pasokan beras tidak layak kosumsi tersebut tidak terulang kembali.” Tentu nanti yang bermitra dengan Dinsos, utamanya tentang bantuan-bantuan kita akan mengadakan rapat koordinasi dengan suplayer , BNI, E- warung. Untuk itu saya melangkah lebih awal untuk perbaikan masalah ini. Sehingga ke depan tidak ada masalah lagi,” pungkasnya.
