• Jual Murah Camera DSLR Merk Nikon D3200 Rp 1.950.000,- Hubungi 081-335-326-942
  • Axel Florist Penyedia Papan Ucapan Karangan Bunga Ternama Di Madiun Raya. Hubungi 081-335-326-942
  • Marketing Iklan Baris 081-335-326-942. * Harga Rp 49.000 Per Tayang Durasi 1 Minggu

Home / Berita Update / Pemerintahan

Rabu, 3 Agustus 2022 - 08:47 WIB

Intervensi Perceraian, Pemkab Madiun dan PA Madiun Teken MoU.

Bupati Madiun, Ahmad Dawami saat tandatangani MoU dengan PA Kabupaten Madiun di Pendopo Muda Graha. (Septian Bayu/Madiun).

Bupati Madiun, Ahmad Dawami saat tandatangani MoU dengan PA Kabupaten Madiun di Pendopo Muda Graha. (Septian Bayu/Madiun).

MADIUN (Jatimnesia.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun sepakat mengikat kerjasama dengan Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Madiun terkait pencegahan perceraian di Kabupaten Madiun.

Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemkab Madiun dan PA Madiun dilaksanakan di Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun, Selasa (2/8).

Bupati Madiun Ahmad Dawami berharap melalui MoU ini tingkat perceraian bisa ditekan melalui intervensi Pemkab Madiun dan PA Madiun. ” Kita itu pengen bisa mengintervensi agar potensi kemiskinan akibat dampak perceraian di masyarakat bisa diminimalisir, contohnya pada pendidikannya, kesejahteraan serta kesehatan, ” kata Ahmad Dawami, Bupati Madiun, Selasa (2/8).

Baca Juga :  Pilkades Serentak 2023, Magetan Kembali Pakai E-Voting

Disisi lain, Bupati Ahmad Dawami mengatakan, kesepakatan antara Pemkab dan PA Madiun diharapkan bisa memberi perlindungan dan pendampingan terkait putusan pengadilan agar hak anak mendapatkan kasih sayang orang tuanya tidak terabaikan setelah adanya perceraian. ” Kita akan melakukan edukasi, tentu ini sudah diatur dalam koridor hukum. Tapi kita bisa melakukan pendekatan non hukum bersama para tokoh agama, ” jelasnya.

Baca Juga :  Pakaian Adat Siswa Didik, Dikpora Magetan Minta Jangan Ada Beban Kepada Ortu Wali Murid.

Ketua PA Kabupaten Madiun, Ahmad Zaenal Fanani membeberkan, target dari MoU dengan Pemkab ini diharapkan mampu memberikan penyadaran bagi masyarakat tentang dampak dari perceraian melalui edukasi yang dikembangkan oleh dinas terkait, ” Target kita ini untuk meminimalisir dampak perceraian agar nantinya hak perempuan dan anak bisa terlindung, sehingga tidak menimbulkan klaster kemiskinan baru, ” tuturnya.

Berita ini 18 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Berita Update

Ribuan Buruh Pabrik Rokok Dan Petani Tembakau Di Pacitan Terima BLT.

Berita Update

Ke Magetan, Kajati Jatim Resmikan 18 Rumah Restorative Justice.

Berita Update

Jalan Poros Kerap Banjir, DPRD Magetan Minta Dinas PUPR Segera Bertindak.

Berita Update

RPD 2024-2026, Exit Tol Magetan Lenyap !

Berita Update

Tata Pedagang Pasar Sayur, Disperindag Bentuk Tim Pantau Gabungan.

Berita Update

Lapas Pemuda Madiun Gelar Psikoedukasi Bahaya Narkoba

Berita Update

Desa Tanjungsari Pacitan Dikucuri Program Kotaku Rp 1 Miliar.

Berita Update

Harga Minyak Goreng Curah Di Magetan Lampui HET Permendag