Home / Berita Update / Pemerintahan / Politik

Kamis, 16 Desember 2021 - 21:14 WIB

Jelang Tutup Tahun, Bupati Pacitan Ajukan 13 Raperda.

Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji, Membacakan Pengajuan Raperda di Gedung DPRD Pacitan. ( Apriyanto/Pacitan)

Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji, Membacakan Pengajuan Raperda di Gedung DPRD Pacitan. ( Apriyanto/Pacitan)

PACITAN (Jatimnesia.com)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pacitan mengajukan 13 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pacitan.

Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji berharap 13 Raperda yang disodorkan ke Legislatif dapat selesai akhir tahun ini. “Pemerintah Kabupaten Pacitan mengajukan 13 Raperda kepada DPRD untuk ditetapkan. Ini memang butuh ekstra kerja keras agar selesai sebelum akhir tahun ini,” kata Bupati Pacitan, Kamis (16/12).

Dirinci Bupati Pacitan, 13 Raperda yang diajukan tersebut tentang penetapan desa persiapan Ketro Harjo Kecamatan Tulakan menjadi Desa Kerto Harjo, serta Raperda tentang retribusi persetujuan bangunan gedung, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Baca Juga :  Pendaki Dari Solo Meninggal Di Gunung Lawu.

” Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah maka diperlukan pembentukan Perda sebagai salah satu pedoman penyelenggaraan Pemerintahan daerah. Oleh karena itu pada kesempatan sidang kali ini Pemerintah Kabupaten mengajukan 13 raperda kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan,” ujar Indrata Nur Bayuaji.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pacitan Roni Wahyono mengakui jika 13 Raperda yang diajukan Eksekutif sangat mepet. Namun, Legislator optimis akan dapat merampungkan pembahasanya sebelum tutup tahun 2021. ” Raperda ini akan kita tetapkan tahun 2021. Dengan harapan tahun 2022 evaluasi dari gubernur sudah turun, ya harapan segera bisa dilaksanakan,” jelas Ketua DPRD Pacitan, Rabu ( 16/12).

Baca Juga :  Jelang Ramadhan, Harga Sembako Di Pacitan Masih Stabil.

Dijelaskan Ketua Dewan, dari 13 raperda yang disodorkan Bupati Pacitan 12 diantaranya merupakan Raperda evaluasi dan satu Raperda fasilitasi. Terkait Raperda pajak dan retribusi bukan merupakan Perda biaya tarif akan tetapi pada nomenklatur ada penggabungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sudah disahkan sebelumnya. “ Jadi Raperda ini bukan membahas angka kenaikan biaya. Masalah kenaikan retribusi tentu nanti melalui satu kajian, sebab setiap tahun memang pasti ada kenaikan-kenaikan yang mungkin dilakukan 2022 atau 2023 tapi untuk sekarang belum membahas tarif,” tegas Roni Wahyono.

Berita ini 39 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Berita Update

Obyek Wisata Seloondo Jadi Jujugan Wisatawan.

Berita Update

Polres Ngawi Salurkan Bansos Juma’t Sedekah.

Berita Update

Update Covid-19 Kota Madiun : 526 Warga Meninggal Dunia.

Berita Update

Wabah PMK Belum Berdampak Penjualan Daging Sapi Di Magetan.

Berita Update

Satpol PP Pacitan Dikucuri Dana Cukai Rp 2,2 Miliar.

Berita Update

Evakuasi Warga Terisolasi, Wabup Lumajang Minta Bantuan Helikopter BNPB.

Berita Update

Kasus Varian Omicron Indonesia 8 Orang.

Berita Update

Target Bupati Madiun, Setiap Desa Jadi Kampung Pancasila.