Kabag Hukum Pacitan Beber Polemik Biaya PTSL.

- Jurnalis

Rabu, 13 April 2022 - 05:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Deni Cahyantoro, Kabag Hukum Setdakab Pacitan, Jawa Timur. ( Apriyanto/Pacitan).

Deni Cahyantoro, Kabag Hukum Setdakab Pacitan, Jawa Timur. ( Apriyanto/Pacitan).

PACITAN (Jatimnesia) – Sering menjadi tandatanya di kalangan masyarakat tentang penarikan biaya di program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program tersebut telah di atur dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 Tahun 2018. Dan, Program ini telah berjalan sejak tahun 2018 dan direncanakan akan berlangsung hingga tahun 2025 mendatang.

Kepala Bagian (Kabag) Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Pacitan memberikan penjelasan soal hukum dan aturan tentang PTSL tersebut. ” Untuk biaya sertifikatnya memang gratis, tapi untuk oprasional tim di lapangan ada biaya,” kata Deni Cahyantoro, Kabag Hukum Setdakab Pacitan. Selasa (12/4).

Baca Juga :  Pantau Suara Capres Lewat Kawalpemilu

Ditegaskan Deni Cahyantoro,adanya pungutan biaya tersebut sudah ada aturan yang melekat dan sudah ada aturan hukumnya. Karena pungutan dana itu untuk keperluan berbagai macam kegiatan di program PTSL tersebut. ” Pastinya penarikan anggaran tersebut sudah dilakukan sesuai kesepakatan masyarakat,dan untuk biaya itu memang sudah ada aturan yang resmi,” terangnya.

Lanjut Kabag Hukum Setdakab Pacitan, dana tersebut selain untuk operasional di lapangan juga di gunakan untuk biaya patok batas tanah.” Kalau Kabupaten Pacitan mengacu aturan pusat dan sesuai aturan se-Jawa-Bali dengan biaya minimal 150 ribu rupiah perbidang dan bisa lebih. Tetapi semua itu tentu dengan kesepakatan bersama masyarakat dan biaya tersebut bukan hanya untuk operasional saja. Tapi juga untuk membeli patok batas tanah,” jelas Deni Cahyantoro.

Baca Juga :  Hitung Suara KPU, Prabowo - Gibran 57,95%, Anies - Muhaimin 24,48% Dan Ganjar - Mahfud 17,57%.

Deni menegaskan tidak ada kesalahan didalam mengambil keputusan tentang adanya pungutan biaya PTSL dan berapapun besaran biaya tersebut disesuaikan dengan lokasi serta atas persetujuan masyarakat.” Yang penting disepakati musyawarah kelompok itu saja kuncinya, karena semua itu ada dasar hukumnya dan juga ada Peraturan Bupati (perbub)-nya ,”pungkasnya.

Berita Terkait

Pemkab Magetan Siapkan THR ASN Rp 29,3 Miliar, THR Untuk Non ASN Belum Jelas !
SKB 3 Menteri Tetapkan Libur Awal Ramadan 2024.
Pengumuman Perolehan Suara Caleg Magetan.
Tidak Terima Hasil Pemilu 2024, KPU Magetan Persilahkan Ajukan Gugatan Ke MK.
Ops Keselamatan Semeru 2024, Polres Magetan Sasar Ranmor Abai Aturan.
Mobil Rombongan Wisata Dari Tuban Terbalik Di Jalan Tembus Magetan- Karanganyar.
Bulan Ramadan, Jam Kerja ASN Magetan Dipangkas.
Keisha Almera, Spa Baby dan Momy Terbaik di Magetan.
Berita ini 105 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 4 Maret 2024 - 15:43 WIB

Pemkab Magetan Siapkan THR ASN Rp 29,3 Miliar, THR Untuk Non ASN Belum Jelas !

Minggu, 3 Maret 2024 - 22:54 WIB

SKB 3 Menteri Tetapkan Libur Awal Ramadan 2024.

Minggu, 3 Maret 2024 - 17:55 WIB

Pengumuman Perolehan Suara Caleg Magetan.

Minggu, 3 Maret 2024 - 17:34 WIB

Tidak Terima Hasil Pemilu 2024, KPU Magetan Persilahkan Ajukan Gugatan Ke MK.

Minggu, 3 Maret 2024 - 17:29 WIB

Ops Keselamatan Semeru 2024, Polres Magetan Sasar Ranmor Abai Aturan.

Jumat, 1 Maret 2024 - 20:48 WIB

Bulan Ramadan, Jam Kerja ASN Magetan Dipangkas.

Jumat, 1 Maret 2024 - 20:34 WIB

Keisha Almera, Spa Baby dan Momy Terbaik di Magetan.

Jumat, 1 Maret 2024 - 16:44 WIB

Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan PT. BPRS Magetan [ Perseroda]

Berita Terbaru

Pantau Hilal ( Jatimnesia)

Berita Update

SKB 3 Menteri Tetapkan Libur Awal Ramadan 2024.

Minggu, 3 Mar 2024 - 22:54 WIB

Kantor KPU Kabupaten Magetan. ( Septian/Magetan).

Berita Update

Pengumuman Perolehan Suara Caleg Magetan.

Minggu, 3 Mar 2024 - 17:55 WIB