• Jual Murah Camera DSLR Merk Nikon D3200 Rp 1.950.000,- Hubungi 081-335-326-942
  • Axel Florist Penyedia Papan Ucapan Karangan Bunga Ternama Di Madiun Raya. Hubungi 081-335-326-942
  • Marketing Iklan Baris 081-335-326-942. * Harga Rp 49.000 Per Tayang Durasi 1 Minggu

Home / Berita Update / Pemerintahan

Rabu, 13 April 2022 - 05:48 WIB

Kabag Hukum Pacitan Beber Polemik Biaya PTSL.

Deni Cahyantoro, Kabag Hukum Setdakab Pacitan, Jawa Timur. ( Apriyanto/Pacitan).

Deni Cahyantoro, Kabag Hukum Setdakab Pacitan, Jawa Timur. ( Apriyanto/Pacitan).

PACITAN (Jatimnesia) – Sering menjadi tandatanya di kalangan masyarakat tentang penarikan biaya di program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program tersebut telah di atur dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 Tahun 2018. Dan, Program ini telah berjalan sejak tahun 2018 dan direncanakan akan berlangsung hingga tahun 2025 mendatang.

Kepala Bagian (Kabag) Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Pacitan memberikan penjelasan soal hukum dan aturan tentang PTSL tersebut. ” Untuk biaya sertifikatnya memang gratis, tapi untuk oprasional tim di lapangan ada biaya,” kata Deni Cahyantoro, Kabag Hukum Setdakab Pacitan. Selasa (12/4).

Baca Juga :  Bupati Suprawoto Kukuhkan Forum Anak Magetan.

Ditegaskan Deni Cahyantoro,adanya pungutan biaya tersebut sudah ada aturan yang melekat dan sudah ada aturan hukumnya. Karena pungutan dana itu untuk keperluan berbagai macam kegiatan di program PTSL tersebut. ” Pastinya penarikan anggaran tersebut sudah dilakukan sesuai kesepakatan masyarakat,dan untuk biaya itu memang sudah ada aturan yang resmi,” terangnya.

Lanjut Kabag Hukum Setdakab Pacitan, dana tersebut selain untuk operasional di lapangan juga di gunakan untuk biaya patok batas tanah.” Kalau Kabupaten Pacitan mengacu aturan pusat dan sesuai aturan se-Jawa-Bali dengan biaya minimal 150 ribu rupiah perbidang dan bisa lebih. Tetapi semua itu tentu dengan kesepakatan bersama masyarakat dan biaya tersebut bukan hanya untuk operasional saja. Tapi juga untuk membeli patok batas tanah,” jelas Deni Cahyantoro.

Baca Juga :  SE Mendikbudristek, Wilayah Level 2 PTM Wajib 50%.

Deni menegaskan tidak ada kesalahan didalam mengambil keputusan tentang adanya pungutan biaya PTSL dan berapapun besaran biaya tersebut disesuaikan dengan lokasi serta atas persetujuan masyarakat.” Yang penting disepakati musyawarah kelompok itu saja kuncinya, karena semua itu ada dasar hukumnya dan juga ada Peraturan Bupati (perbub)-nya ,”pungkasnya.

Berita ini 57 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Berita Update

Ke Magetan, Kajati Jatim Resmikan 18 Rumah Restorative Justice.

Berita Update

Batik Ngawi Tembus Hongkong Hingga Malaysia.

Berita Update

Kapolres Madiun Beri Perhatian Khusus Warga ODGJ.

Berita Update

Hindari Motor Belok Mendadak, Sedan Vios Terjun Ke Sungai.

Berita Update

Tuntutan Tidak Digubris, PMII Magetan Pastikan Bakal Demo Berjilid
Bupati Ony Anwar Harsono Didampingi Kapolres Ngawi AKBP I Wayan Winaya Melakukan Cek Pasukan Pamor Keris. ( Ferdy/Ngawi).

Berita Update

Tim Pamor Keris Ngawi Harus Humanis Dan Tidak Arogan.

Berita Update

Komplotan Curanmor Jateng Dibekuk Polres Ngawi.

Berita Update

Paska Dikukuhkan, Ini Keinginan Ketua KONI Pacitan.