Home / Berita Update / Politik

Selasa, 12 April 2022 - 10:03 WIB

Perwakilan Jukir Ngadu Ke PDIP Kota Madiun.

Perwakilan Jukir Kota Madiun Mendatangi Kantor DPC PDIP Kota Madiun. ( Bayu Septian/Madiun).

Perwakilan Jukir Kota Madiun Mendatangi Kantor DPC PDIP Kota Madiun. ( Bayu Septian/Madiun).

KOTA MADIUN – Serikat Buruh Madiun Raya (SBMR) yang mengaku mewakili Juru Parkir (Jukir) Pasar Sleko Kota Madiun, mendatangi kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Madiun, Jawa Timur, untuk menyampaikan aspirasi penolakan penerapan Parkir Elektronik (E-parkir), Senin (11/4).

” Saya berharap PDI perjuangan membantu perjuangan kawan-kawan Jukir, karena kawan Jukir ini adalah juga rakyat kecil madiun, ” kata Aris Budiono, Ketua SBMR, Senin (11/4).

Aris meminta, PDIP Kota Madiun mengusulkan pembatalan kebijakan e-parkir melalui fraksinya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Madiun maupun pejabat politiknya dilingkup Pemerintah kota (Pemkot) Madiun. ” Intinya bongkar saja, karena e-parkir bukan satu-satunya cara. Kalau memang mencegah kebocoran ya jangan sampai mengorbankan jukir, ” tegasnya.

Baca Juga :  Laka Air Telaga Sarangan, Polisi Periksa Lima Saksi

Menurut Ketua Ketua SBMR, mendatangi kantor PDIP Kota Madiun merupakan langkah akhir yang ia lakukan. Jika belum dapat menyelesaikan masalah e- Parkir, pihaknya memastikan akan turun langsung kejalan untuk berunjuk rasa bersama Jukir. ” Kita akan turun ke jalan, karena apa janji politiknya beliau retribusi pasar tradisional itu tidak ada sekarang kok malah dibikin pihak ketiga, berarti khan isuk dele sore tempe, ” tegas Aris Budiono.

Baca Juga :  DPRD Pacitan Angkat Bicara Kabar Harga Mamin Di Area Wisata Mahal.

Sementara, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Madiun, Anton Kusumo, berjanji akan menjembatani apa yang diharapkan oleh pihak SBMR serta para Jukir . ” Itu nanti akan kita rapatkan ke dewan pimpinan cabang, yang dimana kalau memang itu berdasarkan data-data terjadi apa yang tadi disampaikan ya kita buatkan surat keputusan. Karena juga itu bagian dari laporan internal kami tentang susunan kedudukan fraksi dimana itu kewajiban berkoordinasi dengan dewan pimpinan partai, ” ujarnya.

Berita ini 37 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Berita Update

Satpol PP Ngawi Pastikan Aktifitas Gepeng Di Traffic Light Langgar Perda.

Berita Update

Ketika Harga Cabai Mahal, Petani Madiun Malah Gagal Panen.

Berita Update

Hari Jadi Pacitan, Warga Lempar Ide Cerdas Cermat Antar Kaur Desa.

Berita Update

Stop Ranmor 3 Menit, Kasatlantas Ngawi : Mari Berhenti Dan Beri Hormat Untuk Indonesia.

Berita Update

Wabup Ngawi Sidak Posko Banjir.

Berita Update

Magetan Genjot Vaksinasi Booster.

Berita Update

Dampak Wabah PMK, Penjualan Hewan Kurban Di Madiun Anjlok.

Berita Update

Ratusan Guru PPPK Kota Madiun Terima SK