• Jual Murah Camera DSLR Merk Nikon D3200 Rp 1.950.000,- Hubungi 081-335-326-942
  • Axel Florist Penyedia Papan Ucapan Karangan Bunga Ternama Di Madiun Raya. Hubungi 081-335-326-942
  • Marketing Iklan Baris 081-335-326-942. * Harga Rp 49.000 Per Tayang Durasi 1 Minggu

Home / Berita Update / Pemerintahan

Senin, 7 Maret 2022 - 09:11 WIB

Raih WTP, Ini Catatan BPK Jatim Untuk Kota Madiun.

Penyerahan LHP BPK Propinsi Jawa Timur Kepada Pemkot Madiun. ( @pemkotmadiun).

Penyerahan LHP BPK Propinsi Jawa Timur Kepada Pemkot Madiun. ( @pemkotmadiun).

MADIUN KOTA (Jatimnesia.com) – Meskipun Kota Madiun memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur, namun terdapat temuan yang wajib diselesaikan oleh Pemerintah kota (Pemkot) Madiun.

BPK Provinsi Jawa Timur merilis temuan tersebut meliputi, 1). Pengelolaan Pajak Restoran Belum Optimal, 2). Pengembalian Rumah Negara Ketua DPRD belum Berdasarkan atas Analisis Kebutuhan dan Kenaikan Besaran Tunjangan Perumahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Belum Didukung Dasar Perhitungan yang Memadai, 3). Pembayaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Daerah Belum Sepenuhnya Berdasarkan Data Mutakhir. 4). Pengelolaan Investasi Non Permanen oleh Lembaga Keuangan Kelurahan Belum Memadai.

Baca Juga :  Calon Tunggal Direktur RSUD Magetan Dilantik Bupati Suprawoto.

” Dalam pemeriksaan atas LKPD Kota Madiun TA 2021, BPK masih menemukan beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah.” tulis rilis BPK Jawa Timur, 2 Maret 2022.

Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Joko Agus Setyono berharap LKPD yang telah diperiksa oleh BPK (LKPD audited), dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh DPRD dan Pemerintah Kota Madiun, terutama terkait dengan penganggaran. “Meski memperoleh opini WTP, kami minta Pemerintah Kota Madiun tetap serius menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan BPK dalam LHP,” ungkap Joko Agus Setyono dilansir dari https://jatim.bpk.go.id/

Baca Juga :  Warga Berharap Pemkab Pacitan Keluarkan Regulasi Perlindungan Burung Hantu.

Sebagai informasi, pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi LHP. Pejabat juga wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima.

Berita ini 17 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

Drg, Ratnawati Definitif Dirut RSUD Magetan

Berita Update

Kasus DBD Naik, Bupati Pacitan Gerakan PSN Serentak.

Berita Update

BPD Jatim Magetan Berhasil Gaet 4 Ribu ASN Jadi Debitur.

Berita Update

Polisi Sterilisasi Gereja- Gereja Di Magetan.

Berita Update

Bupati Pacitan Ngantor Di Kecamatan Donorojo.

Berita Update

Rumah Promosi IKM, Jadi Jujugan Wisatawan Berburu Oleh – Oleh Khas Magetan.

Berita Update

Proyek Gedung Literasi Telat, Rekanan Didenda Rp 8,7 Juta Perhari.

Berita Update

Coba Bunuh Diri, Perempuan Terjun Ke Telaga Sarangan.