Satpol PP Pacitan Dikucuri Dana Cukai Rp 2,2 Miliar.

- Jurnalis

Rabu, 22 Juni 2022 - 20:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kabag Perekonomian SetKab Pacitan Sugeng Santoso. ( Apriyanto/Pacitan).

Kabag Perekonomian SetKab Pacitan Sugeng Santoso. ( Apriyanto/Pacitan).

PACITAN ( Jatimnesia.com)- Kabupaten Pacitan mendapatkan dana sebesar Rp 22 Miliar dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran (TA) 2022.

Mendasar pada Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 215/PMK.07/2021 Tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau belanja anggaran DBHCHT diatur sebagai berikut Informasi bidang penegakan hukum (Gakum) sebesar 10%, Kesejahteraan masyarakat 50% dan bidang Kesehatan 40%.

Kepala Bagian Perekonomian Sekretaris Daerah (Setda) Pacitan, Sugeng Santoso, mengatakan DBHCHT tersebut dibagi tiga.” Dana tersebut akan kita bagi tiga yaitu Dinas Kesehatan (Dinkes) bersama RSUD Pacitan, di Kesmas dan Satpol-PP,” kata Sugeng Santoso, Rabu (21/6).

Baca Juga :  Catatan Pemilu 2024 Dimata Wakil Rakyat Magetan.

Sugeng menjelaskan bahwa di Kesmas ada 50 persen dan akan di bagi menjadi 20 persen dan 30 persen. Pembagian prosentase tersebut akan di gunakan untuk bantuan di bidang Kesmas.” Kesmas ada 50 persen dibagi 30 persen untuk bantuan sosial berbentuk Bantuan Langsung Tunai untuk buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok, buruh petani tembakau dan iuran jaminan perlindungan produksi tembakau. Sedangkan yang 20 persen untuk peningkatan kualitas bahan baku pembinaan industri dan pembinaan lingkungan sosial,” terangnya.

Baca Juga :  Diduga Selewengkan APBDes, Warga Pacitan Dibekuk Polisi.

Sugeng menambahkan, sebesar 10 persen diperuntukan bagian Penegakan Hukum (Gakkum) di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dengan nominal Rp 2,2 Miliar.” Untuk di Polisi Pamong Praja itu ada 10 persen dengan nilai 2,2 miliar. diperuntukan sosialisasi perundang-undangan cukai dan Monitoring sosialisasi Barang Kena Cukai (BKC) ilegal,” pungkasnya.

Berita Terkait

Proyek Lantai 7-8 RSUD dr Darsono Pacitan Rampung 2027.
Singkirkan 2 Pesaing, Eko Muryanto Melenggang Calon Komut BPRS Magetan.
Gandeng Poltrada Bali, Pemkab Blitar Gelar Diklat Keselamatan Lalu Lintas.
Warga Magetan Keluhkan Mahalnya Harga Beras.
Kolaborasi Legislator Lama Dan Baru, Apakah Bupati Magetan Juga?
Diduga Diputus Kekasih, Warga Magetan Bundir Gantung Diri.
Kanesma Hut Ke-35, Ini Pesan Pj Bupati Magetan.
Tahun Politik, Aparatur Pemdes Magetan Dilarang Cawe-Cawe.
Berita ini 163 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 26 Februari 2024 - 20:52 WIB

Proyek Lantai 7-8 RSUD dr Darsono Pacitan Rampung 2027.

Senin, 26 Februari 2024 - 14:55 WIB

Singkirkan 2 Pesaing, Eko Muryanto Melenggang Calon Komut BPRS Magetan.

Senin, 26 Februari 2024 - 12:56 WIB

Gandeng Poltrada Bali, Pemkab Blitar Gelar Diklat Keselamatan Lalu Lintas.

Minggu, 25 Februari 2024 - 17:45 WIB

Warga Magetan Keluhkan Mahalnya Harga Beras.

Minggu, 25 Februari 2024 - 17:38 WIB

Kolaborasi Legislator Lama Dan Baru, Apakah Bupati Magetan Juga?

Sabtu, 24 Februari 2024 - 21:41 WIB

Kanesma Hut Ke-35, Ini Pesan Pj Bupati Magetan.

Jumat, 23 Februari 2024 - 21:32 WIB

Tahun Politik, Aparatur Pemdes Magetan Dilarang Cawe-Cawe.

Jumat, 23 Februari 2024 - 21:27 WIB

Jelang Pilkada Magetan, Pemkab Ingatkan ASN Dilarang Campur Tangan Politik.

Berita Terbaru

Pengurukan lahan untuk penambahan gedung 7 dan 8 RSUD dr Darsono Pacitan ( Apriyanto/Pacitan).

Berita Update

Proyek Lantai 7-8 RSUD dr Darsono Pacitan Rampung 2027.

Senin, 26 Feb 2024 - 20:52 WIB

Beras, Bahan Pokok Pangan.

Berita Update

Warga Magetan Keluhkan Mahalnya Harga Beras.

Minggu, 25 Feb 2024 - 17:45 WIB

Noorbiyanto. (Ist)

Berita Update

Kolaborasi Legislator Lama Dan Baru, Apakah Bupati Magetan Juga?

Minggu, 25 Feb 2024 - 17:38 WIB