MAGETAN, JATIMNESIA.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan memutar otak agar tetap bisa mewujudkan aspirasi masyarakat yang terkendala akibat ditangguhkannya program Pokok- Pokok Pikiran (Pokir) hingga tahun 2028, Jum’at (20/11).
Aspirasi masyarakat tidak hanya bisa diwujudkan melakukan Pokir saja. Namun program lain yang relevan dan sesuai dengan ketentuan.
” Namanya tidak harus pokir, bentuknya tidak harus pokir, silahkan dipikirkan temen-temen eksekutif di Pemda bagaimana supaya semuanya bisa berjalan dengan baik.” kata Diana Sasa, anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, Jumat (20/11).
Mengingat program yang diajukan merupakan berbasis aspirasi masyarakat, salah satu jalur yang direkomendasikan adalah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).
” Sebenarnya aspirasi masyarakat tidak harus selalu melalui pokir, karena ada yang namanya Musrembangdes. Masyarakat bisa melalui situ, tapi yang harus dijaga sebenarnya adalah stabilitas politik. Karena didalam pemerintahan ini bukan hanya eksekutif tapi juga ada legislatif”, jelas Diana Sasa.
Selain itu, gagalnya mewujudkan aspirasi masyarakat juga dikhawatirkan membawa dampak negatif kepada anggota DPRD terkait, terutama kepada konstituennya.
” Mestinya pemerintah eksekutif juga memikirkan bagaimana supaya kawan-kawan legislatif itu punya muka dihadapan konstuennya. Jangan sampai masyarakat sudah menyampaikan aspirasi melalui anggota dewan tapi kemudian anggota dewan tidak berdaya apa-apa”, pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, kuranglebih 301 proposal Pokir yang diajukan masyarakat kepada Pemkab Magetan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah mendapatkan rekomendasi untuk dikerjakan dengan total nilai anggaran Rp 20 miliar.
Namun, Pokir yang seharusnya diserap PAK 2026 telah ditangguhkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Alhasil, Pokir akan dilaksanakan pada APBD Induk Tahun 2028.
Penulis : JOKO NUGROHO









