Pokir Dewan Magetan Gagal Realisasi, Ini Harapan Politisi Diana Sasa.

Avatar photo

- Redaksi

Jumat, 20 November 2026 - 15:51 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Diana Sasa.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Diana Sasa.

MAGETAN, JATIMNESIA.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan memutar otak agar tetap bisa mewujudkan aspirasi masyarakat yang terkendala akibat ditangguhkannya program Pokok- Pokok Pikiran (Pokir) hingga tahun 2028, Jum’at (20/11).

Aspirasi masyarakat tidak hanya bisa diwujudkan melakukan Pokir saja. Namun program lain yang relevan dan sesuai dengan ketentuan.

” Namanya tidak harus pokir, bentuknya tidak harus pokir, silahkan dipikirkan temen-temen eksekutif di Pemda bagaimana supaya semuanya bisa berjalan dengan baik.” kata Diana Sasa, anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, Jumat (20/11).

Baca Juga :  PKB Magetan Dukung Muhaimin Iskandar Jadi Ketum 2024-2029.

Mengingat program yang diajukan merupakan berbasis aspirasi masyarakat, salah satu jalur yang direkomendasikan adalah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

” Sebenarnya aspirasi masyarakat tidak harus selalu melalui pokir, karena ada yang namanya Musrembangdes. Masyarakat bisa melalui situ, tapi yang harus dijaga sebenarnya adalah stabilitas politik. Karena didalam pemerintahan ini bukan hanya eksekutif tapi juga ada legislatif”, jelas Diana Sasa.

Selain itu, gagalnya mewujudkan aspirasi masyarakat juga dikhawatirkan membawa dampak negatif kepada anggota DPRD terkait, terutama kepada konstituennya.

Baca Juga :  Harta Kekayaan 3 Cabup Magetan.

” Mestinya pemerintah eksekutif juga memikirkan bagaimana supaya kawan-kawan legislatif itu punya muka dihadapan konstuennya. Jangan sampai masyarakat sudah menyampaikan aspirasi melalui anggota dewan tapi kemudian anggota dewan tidak berdaya apa-apa”, pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, kuranglebih 301 proposal Pokir yang diajukan masyarakat kepada Pemkab Magetan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah mendapatkan rekomendasi untuk dikerjakan dengan total nilai anggaran Rp 20 miliar.

Namun, Pokir yang seharusnya diserap PAK 2026 telah ditangguhkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Alhasil, Pokir akan dilaksanakan pada APBD Induk Tahun 2028.

Penulis : JOKO NUGROHO

Berita Terkait

Peringati HKSN 2026, Dinsos Ngawi Salurkan Bansos Untuk Ratusan Warga Kurang Mampu
Laka Truk Pertamina Vs Sigra Di Ponorogo, 3 Korban Tewas Terjepit
Dibalik Kebijakan 6,7 Miliar Beli Mobil Dinas Pejabat Magetan, Nasib Mbah Diyem Semakin Memprihatinkan.
DPRD Ponorogo Bentuk Pansus, Raperda Pengelolaan Aset Daerah Dikejar Deadline
Aksi Sosial Forkopimca Maospati Memperingati HUT Korpri dan PGRI 2026 Di Kabupaten Magetan.
Potret Magetan, Nenek Pemulung Hidup Memprihatinkan.
Marak Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Di Magetan.
Pelaku Ekraf Ponorogo Dibekali Strategi Naik Kelas, Dua Hal Ini Jadi Sorotan

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 15:51 WIB

Pokir Dewan Magetan Gagal Realisasi, Ini Harapan Politisi Diana Sasa.

Jumat, 20 November 2026 - 08:06 WIB

Peringati HKSN 2026, Dinsos Ngawi Salurkan Bansos Untuk Ratusan Warga Kurang Mampu

Kamis, 19 November 2026 - 18:02 WIB

Laka Truk Pertamina Vs Sigra Di Ponorogo, 3 Korban Tewas Terjepit

Kamis, 19 November 2026 - 16:00 WIB

Dibalik Kebijakan 6,7 Miliar Beli Mobil Dinas Pejabat Magetan, Nasib Mbah Diyem Semakin Memprihatinkan.

Kamis, 19 November 2026 - 15:45 WIB

DPRD Ponorogo Bentuk Pansus, Raperda Pengelolaan Aset Daerah Dikejar Deadline

Rabu, 18 November 2026 - 22:30 WIB

Aksi Sosial Forkopimca Maospati Memperingati HUT Korpri dan PGRI 2026 Di Kabupaten Magetan.

Rabu, 18 November 2026 - 15:41 WIB

Potret Magetan, Nenek Pemulung Hidup Memprihatinkan.

Rabu, 18 November 2026 - 07:16 WIB

Marak Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Di Magetan.

Berita Terbaru

Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo Dwi Agus Prayitno saat memimpin rapat Paripurna.

Politik & Pemerintahan

DPRD Ponorogo Bentuk Pansus, Raperda Pengelolaan Aset Daerah Dikejar Deadline

Kamis, 19 Nov 2026 - 15:45 WIB