BLITAR, JATIMNESIA.COM – DPRD Kota Blitar menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan Wali Kota Blitar atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Blitar Tahun Anggaran 2026. Rapat berlangsung di Graha Paripurna DPRD Kota Blitar, Senin, 3 November 2025.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Blitar Syahrul Alim, didampingi Wakil Ketua I Adi Santoso dan Wakil Ketua II M. Hardita Magdi. Turut hadir Wali Kota Blitar H. Syauqul Muhibbin, Wakil Wali Kota Elim Tyu Samba, jajaran Forkopimda, para anggota DPRD, kepala OPD, serta camat se-Kota Blitar.
Ketua DPRD Kota Blitar Syahrul Alim menjelaskan usai paripurna penyampaian Raperda APBD 2026 ini, DPRD mulai melakukan tahapan pembahasan secara terjadwal dan terukur.
“Mulai hari ini DPRD sudah mulai bekerja melakukan pembahasan. Setelah ini akan dilanjutkan dengan rapat fraksi dan komisi, termasuk pembahasan lainnya. Targetnya, sekitar 13 November kita sudah menyerahkan daftar inventaris masalah (DIM) ke Wali Kota, dan diharapkan sekitar tanggal 19–20 sudah ada jawaban dari pihak eksekutif,” jelas Syahrul.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ditargetkan selesai pada kisaran tanggal 23–25 November 2025. Ia juga berharap seluruh proses berjalan lancar tanpa kendala, terutama terkait potensi perubahan dana transfer dari pemerintah pusat.
“Semoga dalam perjalanannya tidak ada kendala, termasuk perubahan dari pusat seperti pajak rokok atau pajak kendaraan bermotor yang nilainya masih belum pasti,” tambahnya.
Sementara itu, Wali Kota Blitar H. Syauqul Muhibbin dalam penjelasannya menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam proses penyusunan APBD 2026.
Kami berharap kerja sama dan koordinasi antara pemerintah dan DPRD tetap harmonis sesuai dengan tugas, peran, dan fungsinya masing-masing. Kerja sama ini menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan pembangunan di masa mendatang,” ujarnya. (Adv)
Penulis : Dyan Natalia
