PONOROGO, JATIMNESIA.COM -Pengelolaan aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo menjadi sorotan DPRD.
Dalam rapat paripurna, Rabu (11/11/2026), tujuh fraksi menyampaikan pandangan umum terkait perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, mengatakan, perubahan perda tersebut diperlukan untuk menyesuaikan regulasi dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2024 yang mengatur hal serupa. Penyesuaian dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih aturan.
“Nah, agar tak tumpang tindih adanya peraturan yang ada, kita melakukan penyesuaian dan perubahan Perda tersebut,” ujarnya.
Dari delapan fraksi DPRD, tujuh fraksi menyampaikan pandangan umum dalam rapat paripurna. Sementara Fraksi NasDem tidak hadir karena seluruh anggotanya mengikuti agenda internal partai. Meski demikian, pandangan umum fraksi tersebut telah diserahkan melalui sekretariat DPRD.
“Artinya, seluruh fraksi sepakat menyampaikan PU terkait pengelolaan barang atau aset milik daerah tersebut,” imbuh Dwi Agus.
Dalam pandangan umum tersebut, mayoritas fraksi mendorong pengelolaan aset daerah dilakukan secara benar dan transparan. Legislatif juga meminta eksekutif menjelaskan jumlah serta keberadaan aset daerah yang hingga kini belum terdata.
“Legislatif mendorong agar bagaimana aset daerah itu tetap berorientasi dan terukur pemanfaatannya untuk mendongkrak perekonomian dan mensejahterakan masyarakat,” jelasnya.
DPRD juga menekankan pentingnya keterbukaan dalam penggunaan aset daerah.
Selain untuk kepentingan masyarakat, pengelolaan yang akuntabel dinilai dapat mendukung tata kelola keuangan daerah sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Tahap berikutnya, DPRD akan mendengarkan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi.
Menanggapi hal itu, Plt Bupati Ponorogo Lisdyarita menyatakan sepakat untuk membenahi dan melengkapi data penggunaan aset milik daerah.
“Ya kita sepakat jika penggunaan aset ini untuk memaksimalkan PAD Kabupaten Ponorogo. Serta untuk mencegah terjadinya monopoli penggunaan aset milik daerah,” tandasnya. (Adv).
Penulis : ROHMAN
