Realisasi PBB – P2 Magetan Baru 81,69%

Avatar photo

- Redaksi

Jumat, 30 Agustus 2024 - 15:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kantor BPKPD Magetan.

Kantor BPKPD Magetan.

MAGETAN [ Jatimnesia.com] – Satu bulan menjelang masa akhir pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Magetan mencatat masih ada tagihan Rp 6 Miliar lebih pajak yang belum dibayar oleh Wajib Pajak (WP), Jum’at (30/8).

Data BPKPD Kabupaten Magetan, Pertanggal 30 Agustus baru sekitar 81,69% (persen) pajak yang sudah terealisasi dengan target Rp 27 miliar lebih.

” Dari jumlah baku ada Rp.27.713.676.800 sudah terealisasi sejumlah Rp.21.497.083.869. Jadi sisanya masih Rp 6.216.592.931, atau sudah 81.69% realisasinya, ” kata Kepala Bidang (Kabid) Penagihan dan Evaluasi Pelaporan PAD BPKPD Magetan Sumarsono, Jum’at (30/8).

Baca Juga :  Kepala Kantah ATR/BPN Magetan Diganti.

Namun, BPKPD Kabupaten Magetan optimis PBB-P2 Tahun 2024 bisa terpenuhi sebelum jatuh tempo pada tanggal 30 September mendatang.

” Diperkirakan ini sampai jatuh tempo 30 September insyaallah ini bisa terpenuhi. Kalaupun ini nanti masih ada kendala itu mungkin diobyek pajak yang memang pemiliknya domisilinya tidak diketahui, tapi itupun nanti mau kita pasang papan peringatan bahwa obyek pajak ini belum terbayar pajaknya, ” jelas Sumarsono.

Baca Juga :  Penutupan PKKMB UNESA 5 Magetan Tampilkan Beragam Bakat Maba.

Sementara itu, data BPKPD mencatat baru dua kecamatan di Kabupaten Magetan yang sudah 100% lunas PBB-P2 meliputi Kecamatan Ngariboyo dan Kecamatan Sidorejo.

Sumarsono berharap, masyarakat yang belum melunasi pajak bangunan untuk bisa melunasi secepatnya.

” Karena pajak ini sudah dianggarkan dalam APBD yang tentunya itu untuk pembiayaan pembangunan pemerintah dan kemajuan kemasyarakatan hendaknya ini segera dibayar sehingga APBD ini segera dapat direalisasi untuk pembangunan-pembangunan tersebut, ” pungkas Kabid Penagihan dan Evaluasi Pelaporan PAD BPKPD Magetan.

Penulis : Joko Nugroho

Berita Terkait

DPRD Ponorogo Soroti Aset Daerah yang Belum Terdata, Pemkab Diminta Lebih Transparan
208 Warga Ponorogo Ikuti Pelatihan dari anggaran DBHCHT, 149 Orang Langsung Produktif
Ponorogo Raih Peringkat II Jatim, Ternyata Ini Yang Dinilai Dari Pemkab
Ratusan Mahasiswa UIN Ponorogo Geruduk DPRD, Desak Audit Izin Tambang dan Tolak RUU Penyiaran
Ketua DPRD Kabupaten Blitar Apresiasi Antusiasme Ribuan Pelari pada Event Soekarno Run
Ketua DPRD Kabupaten Blitar Ikuti Apel Siaga Tagana di Kanigoro
Dibalik Kebijakan Beli Kendaraan Dinas Rp 6,7 Miliar, Ribuan Warga Magetan Terpaksa Tempati Rumah Tidak Layak.
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Blitar Lakukan MCU di Ruang Rapat Komisi lll

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 18:55 WIB

DPRD Ponorogo Soroti Aset Daerah yang Belum Terdata, Pemkab Diminta Lebih Transparan

Rabu, 11 November 2026 - 16:19 WIB

208 Warga Ponorogo Ikuti Pelatihan dari anggaran DBHCHT, 149 Orang Langsung Produktif

Selasa, 10 November 2026 - 16:27 WIB

Ratusan Mahasiswa UIN Ponorogo Geruduk DPRD, Desak Audit Izin Tambang dan Tolak RUU Penyiaran

Selasa, 10 November 2026 - 10:09 WIB

Ketua DPRD Kabupaten Blitar Apresiasi Antusiasme Ribuan Pelari pada Event Soekarno Run

Selasa, 10 November 2026 - 10:06 WIB

Ketua DPRD Kabupaten Blitar Ikuti Apel Siaga Tagana di Kanigoro

Senin, 9 November 2026 - 15:32 WIB

Dibalik Kebijakan Beli Kendaraan Dinas Rp 6,7 Miliar, Ribuan Warga Magetan Terpaksa Tempati Rumah Tidak Layak.

Senin, 9 November 2026 - 10:00 WIB

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Blitar Lakukan MCU di Ruang Rapat Komisi lll

Jumat, 6 November 2026 - 15:39 WIB

DPRD Bentuk Pansus Bahas Jawaban Kepala Daerah Soal R-APBD Ponorogo 2027.

Berita Terbaru