MAGETAN, JATIMNESIA.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan melakukan pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang ditempati Keluarga miskin, Senin (9/11).
Kepala Bidang (Kabid) Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Magetan, Teguh Adi Wiyono, mengatakan, pendataan RTLH tahun 2026 diperpanjang sampai akhir bulan November, dimana sebelumnya pendataan diproyeksikan selesai Oktober.
” Ada penambahan waktu pendataan ulang. Jumlah terbaru belum, di akhir November selesai update atau pendataan ulang”, kata Teguh Adi Wiyono, Senin (9/11).
Dijelaskan Teguh, jumlah rumah tidak layak yang ditempati masyarakat bersifat fluktuatif. Artinya potensi jumlah RTLH yang perlu penanganan bisa bertambah menyesuaikan dengan keadaan ekonomi warga.
” Sifat pendataan adalah fluktuatif, bisa berkurang atau bertambah kemiskinannya, karena kondisi ekonomi, misalnya banyak PHK dan selebihnya”, jelasnya.
Teguh meminta setiap desa khususnya para Ketua Rukun Tangga (RT) harus mengetahui mana- mana yang diusulkan serta kondisi warganya yang masuk katagori Desil satu sampai Desil empat maupun Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
” Dan bahkan ada petunjuk dari ketua TKPK Bapak wakil bupati ada skala prioritas penanganan kemiskinan termasuk RTLH adalah manula yang sudah tidak produktif dan disabilitas. Ini diambil karena efisiensi karena pengurangan TKD dan efektifitas serta tepat sasaran juga dari program kemiskinan penanganan RTLH.” pungkasnya.
Dari data yang dimiliki Disperkim Magetan, jumlah RTLH yang masuk pendataam akhir tahun 2025 sebanyak 2.500 unit.
Disisi lain, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 PemKab Magetan hanya mampu menangani 165 unit RTLH.
Namun dibalik ribuan warga Magetan masih tempati rumah tidak layak, Pemkab Magetan membuat kebijakan rencana pengadaan kendaraan dinas sebanyak 18 unit dengan anggaran Rp 6,7 Miliar.
Kepala Bagian (Kabag) Umum Setdakab Magetan, Hendrawan Prastawa Adhi, membenarkan terkait pengadaan kendaraan untuk operasional kecamatan itu.
“ Betul. Kendaraan operasional kecamatan lebih tepatnya,” jelasnya, Rabu (4/11).
Penulis : JOKO NUGROHO
