PONOROGO, JATIMNESIA.COM -Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2026 di Kabupaten Ponorogo diarahkan untuk meningkatkan produktivitas industri rokok sekaligus keterampilan para pekerjanya.
Melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Disperdagkum), sejumlah pelatihan diberikan sesuai kebutuhan pabrik rokok lokal.
Kepala Disperdagkum Ponorogo Ringga Dwi Heri Irawan mengatakan, program tahun 2026 ini pihaknya mendapat sokongan anggaran DBHCHT mencapai Rp 909 juta.
Dimana anggaran itu digunakan untuk pelaksanaan program peningkatan keterampilan karyawan pabrik rokok.
Salah satu program yang telah dilaksanakan adalah pelatihan menggiling atau melinting rokok. Pelatihan tersebut memberikan dampak terhadap peningkatan kapasitas produksi, khususnya sejumlah pabrik baru di Kecamatan Siman.
“Karena ini pabrik baru, ada beberapa pabrik baru di Siman. Mula-mula mereka hanya bisa sekitar 300 sampai 500 batang per hari, sekarang sudah di atas 1.000 per hari,” kata Ringga, Senin (10/11/2026).
Selain keterampilan teknis, Disperdagkum juga menggelar Achievement Motivation Training (AMT) yang diikuti sekitar 40 karyawan setiap kegiatan.
Pelatihan ini bertujuan meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri pekerja agar memahami pentingnya peran mereka dalam perkembangan perusahaan.
Produktivitas yang meningkat diharapkan berdampak pada kenaikan penghasilan karyawan.
Program lainnya adalah pelatihan blending atau pencampuran tembakau untuk menghasilkan karakter dan cita rasa khas rokok.
Pelatihan ini juga ditujukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan tembakau lokal Ponorogo yang selama ini belum terserap maksimal.
Penggunaan bahan baku lokal diharapkan dapat menekan biaya produksi karena pabrik tidak harus bergantung pada pasokan dari luar daerah.
Ringga menjelaskan, Disperdagkum telah melaksanakan tiga kegiatan pelatihan sepanjang 2026 dengan jumlah peserta sekitar 40 orang per kegiatan.
Program tersebut relatif sama dengan tahun sebelumnya.
“ Namun, pembinaan tidak lagi diberikan kepada pabrik yang sudah tutup. Saat ini terdapat enam pabrik rokok yang masih beroperasi, yakni Walang Kekek, Nalami, Bijaksana, Putradewa, PR Giling Ramadan di Kecamatan Sawo, serta Awwah Factory yang memproduksi rokok liquid,” ungkapnya.
Sementara itu, tiga pabrik rokok telah berhenti beroperasi, yakni KSM, Janoko, dan Trubus.
KSM dan Janoko tutup setelah pemiliknya meninggal dunia dan usaha tidak dilanjutkan, sedangkan Trubus dinilai kesulitan mengikuti perkembangan pasar.
“ Tapi kabar baiknya, ada dua hingga tiga calon investor yang telah menjajaki rencana investasi industri rokok di Ponorogo pada tahun depan,” bebernya.
Ringga berharap pemanfaatan DBHCHT melalui pelatihan tersebut mampu memperkuat daya saing industri rokok lokal, meningkatkan produktivitas perusahaan, sekaligus memperluas penyerapan tenaga kerja.
Dia juga mengingatkan bahwa peredaran rokok ilegal dapat merugikan industri legal karena mengancam keberlangsungan usaha dan penghasilan para pekerjanya.
“Kalau masyarakat masih mengonsumsi rokok ilegal, otomatis membunuh penghasilan teman-teman yang bekerja di pabrik rokok legal,” pungkasnya. (Adv).
Penulis : ROHMAN
