Nasib Non ASN Di Magetan Yang Gagal Seleksi CPNS dan PPPK.

Avatar photo

- Redaksi

Jumat, 17 Januari 2025 - 18:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi Pendaftaran PPPK.

Ilustrasi Pendaftaran PPPK.

MAGETAN [ Jatimnesia.com] – Nasib pegawai Non Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup Pemerintah kabupaten (Pemkab) Magetan yang tidak lolos seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) namun terdaftar dalam pangkalan data (Database) akhirnya terjawab.

Mereka mendapat kesempatan menjadi PPPK Paruh waktu. Aturan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpanrb) Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.

Sesuai dengan Kemenpanrb Nomor 16 Tahun 2025, masa kontrak PPPK Paruh waktu setiap 1 Tahun, sesuai Diktum Nomor 13, ” Masa perjanjian kerja PPPK paruh waktu ditetapkan setiap 1 tahun yang dituangkan dalam perjanjian kerja sampai dengan diangkat menjadi PPPK “.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Magetan Masruri mengatakan, PPPK paruh waktu ini akan mengisi sejumlah kebutuhan pegawai OPD lingkup Pemkan Magetan.

Baca Juga :  Wakapolres Magetan dan Kasat Reskrim Pindah Tugas.

” Guru dan tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, tenaga teknis, pengelola umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional atau penata layanan operasional,” ungkap Masruri, Jum’at (17/1).

Syarat yang harus dipenuhi oleh calon PPPK Paruh waktu yakni, terdaftar dalam pangkalan data pegawai non ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta harus telah mengikuti seleksi yang dilaksanakan pemerintah.

Baca Juga :  Prioritas Penting Dibawa Pemkab Magetan Dalam RKPD Tahun 2027.

” Telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus atau telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan,” kata Masruri.

Sementara itu nantinya PPPK paruh waktu akan mendapatkan honor seperti yang diterima saat menjadi pegawai Non ASN atau sesuai dengan upah minimun yang berlaku di wilayah bersangkutan.

Penulis : Joko Nugroho

Berita Terkait

DPRD Ponorogo Soroti Aset Daerah yang Belum Terdata, Pemkab Diminta Lebih Transparan
208 Warga Ponorogo Ikuti Pelatihan dari anggaran DBHCHT, 149 Orang Langsung Produktif
Ponorogo Raih Peringkat II Jatim, Ternyata Ini Yang Dinilai Dari Pemkab
Ratusan Mahasiswa UIN Ponorogo Geruduk DPRD, Desak Audit Izin Tambang dan Tolak RUU Penyiaran
Ketua DPRD Kabupaten Blitar Apresiasi Antusiasme Ribuan Pelari pada Event Soekarno Run
Ketua DPRD Kabupaten Blitar Ikuti Apel Siaga Tagana di Kanigoro
Dibalik Kebijakan Beli Kendaraan Dinas Rp 6,7 Miliar, Ribuan Warga Magetan Terpaksa Tempati Rumah Tidak Layak.
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Blitar Lakukan MCU di Ruang Rapat Komisi lll

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 18:55 WIB

DPRD Ponorogo Soroti Aset Daerah yang Belum Terdata, Pemkab Diminta Lebih Transparan

Rabu, 11 November 2026 - 16:19 WIB

208 Warga Ponorogo Ikuti Pelatihan dari anggaran DBHCHT, 149 Orang Langsung Produktif

Selasa, 10 November 2026 - 16:27 WIB

Ratusan Mahasiswa UIN Ponorogo Geruduk DPRD, Desak Audit Izin Tambang dan Tolak RUU Penyiaran

Selasa, 10 November 2026 - 10:09 WIB

Ketua DPRD Kabupaten Blitar Apresiasi Antusiasme Ribuan Pelari pada Event Soekarno Run

Selasa, 10 November 2026 - 10:06 WIB

Ketua DPRD Kabupaten Blitar Ikuti Apel Siaga Tagana di Kanigoro

Senin, 9 November 2026 - 15:32 WIB

Dibalik Kebijakan Beli Kendaraan Dinas Rp 6,7 Miliar, Ribuan Warga Magetan Terpaksa Tempati Rumah Tidak Layak.

Senin, 9 November 2026 - 10:00 WIB

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Blitar Lakukan MCU di Ruang Rapat Komisi lll

Jumat, 6 November 2026 - 15:39 WIB

DPRD Bentuk Pansus Bahas Jawaban Kepala Daerah Soal R-APBD Ponorogo 2027.

Berita Terbaru