PONOROGO, JATIMNESIA.COM – Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tidak hanya digunakan untuk mendukung sektor pertembakauan.
Di Ponorogo, dana tersebut juga dimanfaatkan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat agar memiliki peluang memasuki dunia kerja maupun membuka usaha mandiri.
Melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Pemkab Ponorogo menyelenggarakan berbagai pelatihan yang menyasar buruh, keluarga petani tembakau, hingga buruh tani tembakau.
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kompetensi sekaligus membantu menekan angka pengangguran terbuka.
Plt Kepala Disnaker Ponorogo Henry Indra Wardana mengatakan, materi pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan keterampilan yang bisa dimanfaatkan untuk mencari pekerjaan maupun merintis usaha.
“Pelatihan keterampilan ini, khususnya untuk buruh, keluarga petani dan buruh tani tembakau. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan keterampilan, supaya bisa memasuki lapangan kerja yang lain,” kata Henry, Rabu (11/11/2026).
Pada alokasi anggaran induk 2026, Disnaker menggelar sejumlah pelatihan, mulai dari make-up artist (MUA), dua paket tata busana, digital marketing, kerajinan batik, hantaran pernikahan, kerajinan kayu, pengolahan hasil pertanian, hingga konten kreator.
Pelatihan barista juga menjadi salah satu jenis keterampilan yang diminati masyarakat.
Setiap paket pelatihan dibatasi maksimal 16 peserta sesuai standar kementerian terkait penerbitan sertifikat. Dengan demikian, dua paket pelatihan untuk satu jenis keterampilan dapat menampung hingga 32 peserta.
Dari seluruh program dalam anggaran induk 2026, tercatat 208 orang telah mengikuti pelatihan. Hasilnya, sebanyak 53 peserta berhasil bekerja, 96 orang memilih berwirausaha, dan satu peserta melanjutkan pendidikan.
“Ini kurang lebih bisa terserap 71 persen dari pelatihan itu, sudah bisa masuk ke dunia kerja dan berwirausaha. Ini luar biasa sekali, minimal bisa mengurangi tingkat pengangguran terbuka di Ponorogo,” ungkap Henry.
Tingginya minat masyarakat juga terlihat dalam proses pendaftaran. Henry mencontohkan, pelatihan barista yang hanya menyediakan 16 kursi justru diminati hingga 80 pendaftar.
Karena kuota terbatas, seleksi dilakukan dengan melibatkan lembaga pelatihan kerja (LPK) yang memenuhi standar.
Selain peningkatan keterampilan, DBHCHT 2026 juga digunakan untuk membayar premi BPJS Ketenagakerjaan.
Sebanyak 5.283 petani dan buruh tani tembakau mendapatkan perlindungan jaminan sosial tersebut selama sembilan bulan.
Sementara itu, sekitar 51.868 peserta dari kelompok masyarakat lainnya juga mendapat bantuan pembayaran premi selama tiga bulan, yakni Oktober hingga Desember 2026.
Kelompok penerima meliputi pekerja rentan, pekerja migran, guru ngaji, kader KB, kader posyandu, serta petugas parkir.
Henry berharap bantuan premi tersebut dapat menjadi stimulan bagi masyarakat agar mampu melanjutkan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri pada tahun berikutnya. (Adv).
Penulis : ROHMAN
