PONOROGO, JATIMNESIA.COM -Perubahan kebijakan operasional Badan Gizi Nasional (BGN) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dikeluhkan sejumlah mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.
Mereka menilai aturan baru yang mengaitkan biaya operasional dengan jumlah porsi makanan atau penerima manfaat (PM) membuat pembiayaan dapur semakin berat, terutama untuk membayar relawan.
Keluhan itu disampaikan anggota Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas (HMD Gemas) Jatim DPC Ponorogo dalam rapat koordinasi di rumah Ketua HMD Gemas Jatim DPC Ponorogo, Sugeng Hariyono, Kecamatan Mlarak, Senin (9/11/2026) malam.
Pertemuan tersebut menjadi wadah bagi para mitra untuk menyampaikan persoalan yang muncul setelah adanya sejumlah perubahan surat edaran dan petunjuk teknis BGN.
Sugeng mengatakan, perubahan kebijakan terjadi beberapa kali dalam waktu berdekatan, salah satunya menyangkut biaya sewa dapur yang sebelumnya menggunakan skema biaya tetap (fixed cost) Rp 6 juta per hari, kemudian diubah mengikuti jumlah penerima manfaat dikalikan Rp 2.000.
Perubahan berikutnya menyangkut biaya operasional yang dihitung berdasarkan jumlah ompreng atau porsi makanan yang diproduksi, dengan nilai Rp 3.000 per ompreng.
Menurut Sugeng, skema tersebut menyulitkan mitra yang jumlah penerima manfaatnya relatif sedikit.
Sebab, dana operasional harus digunakan untuk membayar relawan, listrik, gas, dan kebutuhan dapur lainnya.
Sementara itu, jumlah tenaga kerja yang sudah direkrut sejak awal program tidak mudah dikurangi begitu saja.
Sugeng menyebut, anggota HMD Gemas Ponorogo saat ini menaungi sekitar 35 dapur SPPG.
Jumlah penerima manfaat di masing-masing dapur bervariasi, mulai dari 500 hingga 2.500 orang.
Bahkan, dapur yang dikelolanya semula melayani sekitar 3.500–3.600 penerima manfaat, tetapi kini hanya sekitar 2.500 orang.
Dengan jumlah tersebut, dana operasional yang diterima harus dibagi untuk berbagai kebutuhan. Kondisi ini membuat alokasi upah relawan semakin terbatas.
Sugeng menuturkan, para mitra sebenarnya telah berupaya mencari jalan keluar bersama para pekerja, termasuk membicarakan pengurangan tenaga maupun sistem kerja bergiliran. Namun, para relawan keberatan jika harus dikurangi atau diberhentikan.
“Sehingga ini menjadi sesuatu yang sulit buat kita. Kita ingin mengurangi, tapi mohon maaf, kita masih bermusyawarah. Relawan tidak mau dikurangi. Akhirnya berapa pun uang dari operasional itu yang didapat dibagi sejumlah 47 relawan,” kata Sugeng.
Akibatnya, upah yang diterima relawan tidak seragam dan bergantung pada kemampuan masing-masing dapur.
Sugeng menyebut ada relawan yang hanya memperoleh Rp 50.000 hingga Rp 60.000 per hari. Untuk membantu menambah penghasilan pekerja, pihaknya bahkan mengalokasikan sekitar Rp 10 juta dari pendapatan sewa dapur setiap periode. Namun, tambahan tersebut dinilai belum cukup menutup kebutuhan upah seluruh relawan.
Keluhan serupa disampaikan salah satu anggota HMD Gemas, Momon. Ia mencontohkan dapur yang melayani 1.600 penerima manfaat tetap harus membayar insentif mitra dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja.
Menurutnya, pengaturan jumlah relawan berdasarkan kategori penerima manfaat sulit diterapkan karena pekerjaan dapur tetap harus berjalan dengan standar kebersihan dan kesehatan.
Salah satu pekerjaan yang membutuhkan banyak tenaga adalah pencucian ompreng atau wadah makanan.
Proses tersebut harus memenuhi standar sanitasi, mulai dari penggunaan air sabun, air bersih, air panas hingga oven untuk memastikan wadah makanan kembali steril.
Karena itu, pengurangan tenaga dikhawatirkan membuat beban kerja relawan semakin berat.
“Kondisi di lapangan kita sangat kesulitan. Kalau kita mau memecat karyawan juga tidak memungkinkan,” ujarnya.
Menurut dia, jumlah tenaga kerja yang sebelumnya sudah disesuaikan dengan kebutuhan operasional dapur justru dinilai lebih memungkinkan untuk menjaga kelancaran pelayanan.
Apalagi, insentif yang diterima relawan pada dapur dengan jumlah penerima manfaat di bawah 2.000 orang sudah tergolong minim.
Pihaknya mendesak BGN mengevaluasi kembali kebijakan tersebut, terutama dampaknya terhadap keberlangsungan pekerjaan dan kesejahteraan relawan.
Dirinya menegaskan, persoalan bukan semata-mata menyangkut keuntungan mitra, melainkan nasib pekerja yang telah direkrut dan menggantungkan penghasilan dari program MBG.
“Harapan kita ada kaji ulang. Intinya relawan ini jangan dijadikan korban. Bisa dikatakan relawan kemarin hanya menjadi kelinci percobaan,” tegasnya.
Diketahui sebelumnya, BGN telah memberikan penjelasan terkait penyesuaian tersebut. Melalui keterangan resminya pada 5 November 2026, BGN menegaskan bahwa mitra SPPG tidak diwajibkan mengurangi jumlah relawan.
Angka kebutuhan tenaga berdasarkan jumlah penerima manfaat hanya menjadi acuan, sedangkan mitra dapat menerapkan sistem shifting atau pergiliran kerja.
Namun, total biaya operasional tetap dibatasi maksimal Rp 3.000 per penerima manfaat per hari. Badan Gizi Nasional.
Perubahan insentif fasilitas SPPG dari Rp 6 juta per hari menjadi Rp 2.000 per penerima manfaat mulai 5 Oktober 2026 juga merupakan kebijakan resmi BGN berdasarkan Peraturan Badan Nomor 13 Tahun 2026.
BGN menyebut penyesuaian tersebut bertujuan membuat pembiayaan lebih proporsional sesuai jumlah penerima manfaat yang dilayani.
Penulis : ROHMAN
