PONOROGO, JATIMNESIA.COM – Ratusan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Ponorogo yang tergabung dalam Komunitas Kaum Muda Melawan menggeruduk Kantor DPRD Ponorogo, Selasa (10/11/2026).
Dalam aksi bertajuk gerakan Tiga Jari itu, mahasiswa menyampaikan 10 tuntutan terkait kebijakan pemerintah pusat dan daerah.
Tuntutan tersebut meliputi peninjauan objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN), penurunan harga kebutuhan pokok, stabilisasi kebijakan fiskal, penghentian pemborosan APBN, evaluasi pendataan desil dan ketimpangan ekonomi, serta penetapan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional. Mahasiswa juga mendesak pengusutan perusahaan dan pejabat yang terlibat serta optimalisasi pelaksanaan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Selain itu, mereka menuntut penegakan supremasi sipil, penghentian militerisme di ranah sipil, transparansi program prioritas pemerintah, jaminan kebebasan berpendapat, dan pembebasan tahanan politik.
Mahasiswa juga menolak RUU Penyiaran 2026 yang dinilai berpotensi mengancam independensi pers serta meminta audit perizinan tambang di Ponorogo dan pertanggungjawaban reklamasi lingkungan terdampak tambang ilegal.
Koordinator Lapangan Komunitas Kaum Muda Melawan, Ahmad Nizar Harry Al Misbahi, mengatakan aksi tersebut berangkat dari keresahan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, terutama persoalan fiskal, pemborosan anggaran, supremasi hukum, dan militerisme di ranah sipil.
“ Poin besarnya lebih ke arah isu nasional, di mana rakyat kita hari ini mendapat kebingungan kepastian hidup, pajak yang tidak ngotak,” ujarnya.
Nizar menegaskan, demonstrasi tersebut merupakan awal gerakan mahasiswa. Jika tuntutan tidak ditindaklanjuti, mereka mengancam kembali turun ke jalan dengan massa lebih besar.
“Hari ini hanya permulaan. Ketika nanti apa yang kami sampaikan hari ini tidak dituntaskan, maka kami akan datang lagi dengan gelombang yang lebih besar,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno mengatakan, pihaknya menerima aspirasi mahasiswa bersama unsur pemerintah daerah dan Forkopimda. Dia menyebut tuntutan akan dipilah berdasarkan kewenangan masing-masing.
“Yang menjadi kebijakan pemerintah daerah akan kita tindak lanjuti, kita bicarakan dengan Forkopimda, dengan Bu Plt Bupati Ponorogo. Yang menjadi kebijakan pemerintah pusat, kita akan meneruskan aspirasi itu kepada pemerintah pusat,” jelasnya.
Dwi Agus menambahkan, mahasiswa berharap dapat bertemu langsung dengan Plt Bupati Ponorogo Lisdyarita. Karena belum bisa hadir, DPRD memberikan waktu sekitar satu minggu untuk mengupayakan pertemuan tersebut.
“Tadi ada waktu selama satu minggu paling akhir bisa bertemu dengan Ibu PLT,” ungkapnya.
Dalam aksi itu, mahasiswa juga memprotes seorang aparatur sipil negara (ASN) yang dinilai tertawa saat mereka menyampaikan aspirasi. Nizar menyebut sikap tersebut tidak mencerminkan etika pejabat publik. ASN bersangkutan kemudian menyampaikan permintaan maaf.
Penulis : ROHMAN
