PONOROGO, JATIMNESIA.COM – DPRD Kabupaten Ponorogo mulai membahas perubahan regulasi pengelolaan barang milik daerah.
Melalui rapat paripurna pada Kamis (19/11/2026), legislatif menyepakati pembentukan panitia khusus (pansus) untuk membahas perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2019.
Rapat paripurna tersebut mengagendakan dua pembahasan sekaligus. Pertama, penandatanganan nota kesepakatan bersama Bupati Ponorogo dan DPRD terkait Perubahan Keempat Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026 serta Propemperda Kabupaten Ponorogo Tahun 2027.
Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno mengatakan, perubahan keempat Propemperda harus disepakati sebelum APBD 2027 disahkan. Sebab, Propemperda menjadi instrumen perencanaan pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis dalam kurun waktu tertentu.
“Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis dalam jangka waktu tertentu, sebelum APBD disahkan,” tuturnya.
Agenda kedua dilanjutkan dengan penyampaian jawaban bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Seluruh fraksi, yakni PKB, PDI Perjuangan Mapan, NasDem, Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PKS, telah mendengarkan jawaban tersebut. Setelah itu, legislatif sepakat membentuk pansus untuk membahas rancangan regulasi tersebut.
“Karena juga harus menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada di atasnya, maka fraksi legislatif sepakat membentuk panitia khusus (pansus),” ujar Dwi Agus yang akrab disapa Kang Wie kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).
DPRD Ponorogo menargetkan pembahasan hingga pengesahan Raperda tersebut rampung sebelum Desember 2026. Regulasi ini dinilai penting untuk memperbaiki penataan, transparansi, pemanfaatan, serta pemetaan aset milik pemerintah daerah. Pengelolaan aset yang benar dan transparan diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Adv
Penulis : ROHMAN









