PONOROGO, JATIMNESIA.COM – Proyek eksplorasi panas bumi atau geotermal di Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo, menuai penolakan dari sejumlah mahasiswa, organisasi kemahasiswaan, dan aktivis lingkungan.
Mereka menyoroti potensi kerusakan lingkungan, ancaman longsor, hingga kekhawatiran berkurangnya debit air Telaga Ngebel.
Menanggapi berbagai sorotan tersebut, PT Bakrie Darmakarya Energi (BDE) akhirnya buka suara.
Perusahaan memaparkan sejumlah langkah mitigasi yang diklaim telah disiapkan untuk mengantisipasi risiko lingkungan selama kegiatan eksplorasi di Desa Gondowido.
Manajer PR dan Community Development PT BDE, Lisnaini, mengatakan perusahaan telah mengidentifikasi potensi longsor di kawasan proyek sebelum pekerjaan konstruksi dimulai.
Menurut dia, BDE menggandeng pihak ketiga untuk melakukan survei sekaligus pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami longsor. Hasil kajian tersebut menjadi acuan dalam pengerjaan konstruksi sipil.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperkuat tebing melalui pengaturan kemiringan lereng atau sloping serta pemasangan konstruksi pengaman.
Perusahaan juga meningkatkan kapasitas jalan dan sistem drainase untuk mengantisipasi aliran air hujan yang berisiko menggerus tanah.
“ Jadi semua pekerjaan yang ada di sini itu sifatnya sama dengan atau upgrade. Makanya kita bilang bahwa ini upgrade,” kata Lisnaini, Selasa (17/11).
Peningkatan infrastruktur itu mencakup akses jalan sepanjang 875 meter, mulai dari Puskesmas Pembantu (Pustu) Gondowido hingga lokasi proyek.
Lebar jalan yang semula sekitar 2,5 meter ditingkatkan menjadi 5 meter, terdiri atas badan jalan selebar 3 meter dan bahu jalan masing-masing 50 sentimeter.
BDE juga merencanakan pemasangan plengsengan untuk memperkuat sisi jalan, memperlebar drainase, serta membangun saluran terbuka.
Selain konstruksi fisik, perusahaan menanam rumput vetiver di sejumlah titik tebing karena sistem perakarannya dinilai mampu mengikat tanah dan meningkatkan kestabilan lereng.
“Akar rumput vetiver itu sangat mengikat sekali untuk tanah itu menjadi sifatnya lebih stabil,” ungkapnya.
Selain ancaman longsor, penggunaan air untuk kegiatan eksplorasi menjadi perhatian masyarakat.
Lisnaini menegaskan, BDE tidak mengambil air secara langsung dari Telaga Ngebel.
Perusahaan mengaku memanfaatkan air limpasan yang disebut tidak akan masuk ke telaga.
Pengambilannya dibatasi maksimal 30 liter per detik dan berada dalam pengawasan Perum Jasa Tirta (PJT) selaku instansi yang mengelola operasional Telaga Ngebel.
“ Kegiatan kami di sini dalam pengambilan airnya tidak mempengaruhi debit yang ada di Telaga Ngebel,” katanya.
Terkait dampak kegiatan konstruksi terhadap warga, Lisnaini mengakui aktivitas proyek menimbulkan debu dan kebisingan dari peralatan.
Untuk menampung keluhan, perusahaan mengaku telah menyediakan meja pengaduan masyarakat.
Selama tiga bulan kegiatan konstruksi, BDE menyebut telah melakukan penyiraman jalan sebanyak delapan kali.
Perusahaan juga enam kali mendatangkan mobil pemadam kebakaran untuk menyemprot area dengan debu tebal, kemudian dilanjutkan pembersihan secara manual.
BDE turut mengakui telah memberikan kompensasi kepada warga dalam beberapa tahap, terutama terkait dampak debu dan kebisingan.
Namun, Lisnaini tidak bersedia menyampaikan besaran nominal kompensasi tersebut. Perusahaan juga mengklaim memberikan manfaat lain melalui perbaikan pipa air serta keterlibatan dalam kegiatan masyarakat, seperti Grebeg Suro dan perayaan HUT Kemerdekaan RI.
Untuk kegiatan eksplorasi, BDE menyiapkan dua sumur pengeboran yang lokasinya berdekatan di Desa Gondowido.
Pengeboran direncanakan berlangsung mulai awal November 2026 hingga Januari 2027.
Setiap sumur diperkirakan membutuhkan waktu pengerjaan sekitar 45 hari, dengan jeda sekitar satu minggu untuk pemindahan peralatan sebelum pengeboran di titik berikutnya.
“ Masing-masing sumur membutuhkan waktu pengerjaan sekitar 45 hari, dengan jeda sekitar satu minggu sebelum peralatan dipindahkan ke titik pengeboran berikutnya,” ujarnya.
Kedua sumur tersebut ditargetkan memiliki kedalaman sekitar 2.000 meter.
Lisnaini menjelaskan, secara teknis eksplorasi panas bumi membutuhkan temperatur sekitar 200 hingga 250 derajat Celsius.
Dirinya juga menyebut kawasan tersebut pernah diteliti Pertamina melalui pengeboran slimhole atau sumur berdiameter kecil pada 1992, di sekitar Rumah Asmoyo.
“ Saat itu Pertamina telah memperoleh hasil pengukuran, tetapi pengembangan menghadapi kendala infrastruktur dan akses menuju kawasan perbukitan,” jelasnya.
Meski demikian, perusahaan belum dapat memastikan berapa lama sumur hasil pengeboran tersebut nantinya bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik.
Kepastian potensi sumur baru diketahui setelah pengeboran mencapai kedalaman target, dilanjutkan proses well completion atau penyelesaian sumur dan evaluasi teknis.
Lisnaini menyebut tahapan observasi dan evaluasi diperkirakan membutuhkan waktu hingga sekitar satu tahun.
Hasil evaluasi itu akan menjadi dasar untuk menentukan apakah sumur tersebut layak dikembangkan ke tahap berikutnya.
Terkait tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, Lisnaini mengatakan BDE telah menyusun sejumlah program. Namun, pelaksanaannya disesuaikan dengan tahapan proyek.
Dia menyebut kegiatan eksplorasi yang direncanakan berlangsung selama lima tahun belum memiliki kewajiban CSR sebagaimana tahap eksploitasi ketika proyek sudah menghasilkan pendapatan.
Meski begitu, perusahaan mengaku telah menyiapkan program pemberdayaan masyarakat dan edukasi, terutama terkait persoalan air yang menjadi perhatian warga.
Dari sisi perizinan, Lisnaini menjelaskan wilayah kerja panas bumi BDE mencakup sekitar 32.000 hektare di kawasan Madiun dan Ponorogo.
Izin wilayah kerja tersebut merupakan satu kesatuan dengan masa berlaku 35 tahun untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Namun, izin wilayah kerja tidak otomatis menjadi persetujuan untuk melakukan pengeboran di seluruh kawasan.
Untuk lokasi pengeboran, perusahaan tetap harus mengantongi persetujuan tersendiri. Salah satunya Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk lahan sekitar 10 hektare yang menurut Lisnaini telah terbit pada 2023.
BDE juga menyebut telah mengurus izin pemanfaatan air melalui BBWS.
Apabila ke depan perusahaan merencanakan pengeboran sumur ketiga dan keempat di desa lain, persetujuan lokasi harus kembali diurus sesuai ketentuan yang berlaku.
“Izin wilayah kerja panas bumi tidak serta-merta menjadi izin untuk melakukan pengeboran di seluruh titik kawasan tersebut,” bebernya.
Penulis : ROHMAN









