BLITAR, JATIMNESIA.COM – Golongan Karya (Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar menyampaikan pandangan umum terhadap Penjelasan Bupati Blitar tentang Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2026.
Penyampaian pandangan umum tersebut disampaikan oleh juru bicara Fraksi Partai Golkar, Ismail Namsa, dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Blitar, Selasa (4/11).
Dalam pandangannya, Ismail Namsa menekankan pentingnya percepatan penyerapan anggaran pada tahun anggaran 2026, khususnya dalam pelaksanaan program-program infrastruktur. Dirinya berharap agar kegiatan fisik dapat berjalan tepat waktu dan menghasilkan kualitas yang optimal.
“ Kami berharap penyerapan anggaran tahun 2026 bisa dilakukan tepat waktu, terutama pada program infrastruktur, sehingga hasilnya bisa maksimal dan tidak seperti tahun sebelumnya,” ujar Ismail Namsa.
Selain itu, Fraksi Partai Golkar juga mendorong agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih aktif berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) dalam pelaksanaan program pemerintah daerah.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan pelaksanaan kegiatan tetap sesuai dengan ketentuan teknis dan menghasilkan program yang berkualitas.
“ OPD sebaiknya berkoordinasi bahkan meminta pendampingan dari APH, agar pelaksanaan program tetap memperhatikan aspek teknis dan kualitas hasilnya,” tandasnya. (Adv).
Penulis : Dyan Natalia
