Larangan Mengambil Keuntungan Program MBG, DPC PDIP Magetan Pastikan Tunduk Instruksi DPP.

Avatar photo

- Redaksi

Rabu, 4 Maret 2026 - 21:56 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPC PDI Perjuangan Magetan, Diana Sasa

Ketua DPC PDI Perjuangan Magetan, Diana Sasa

MAGETAN,JATIMNESIA.COM – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP) Kabupaten Magetan Diana Sasa melarang keras kadernya memanfaatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk meraup keuntungan, Rabu (4/3).

Larangan ini menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 940/IN/DPP/II/2026, tanggal 24 Februari 2026, yang menekankan 3 Instruksi utama terhadap kader meliputi, larangan keras keterlibatan kader mengambil keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam program MBG, Menjaga integritas serta Melakukan pengawalan progam MBG di daerah masing-masing.

Baca Juga :  KPU Jatim Pastikan KPPS PSU Pilkada Magetan Berintegritas.

” Soal instruksi DPP, DPC PDI Perjuangan menjalankan sepenuhnya arahan DPP terkait MBG.” kata Ketua DPC PDI Perjuangan Magetan, Diana Sasa, Rabu (4/3).

Dijelaskan Diana Sasa, setiap kader wajib menjaga integritas serta potensi konflik terutama pada program-program prioritas pemerintah yang saat ini tengah berjalan.

” Prinsip kami jelas, kader harus menjaga integritas dan menghindari potensi konflik kepentingan.Implementasinya kami pastikan berjalan sesuai mekanisme internal partai.” jelasnya.

Baca Juga :  BPBD Magetan Bantah Berita Krisis Air Bersih Laman DPRD Jatim.

Sementara itu, Politisi yang juga Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur itu memastikan, bahwa kader PDI Perjuangan akan mematuhi instruksi pimpinan tertinggi partai banten merah tersebut.

” Arahan DPP adalah keputusan organisasi yang wajib kami laksanakan. DPC berkomitmen memastikan seluruh kader menjunjung etika publik dan tata kelola yang baik. Hal-hal teknis kami jalankan melalui mekanisme internal secara tertib.” pungkasnya

Penulis : joko nugroho

Berita Terkait

DPRD Ponorogo Soroti Aset Daerah yang Belum Terdata, Pemkab Diminta Lebih Transparan
208 Warga Ponorogo Ikuti Pelatihan dari anggaran DBHCHT, 149 Orang Langsung Produktif
Ponorogo Raih Peringkat II Jatim, Ternyata Ini Yang Dinilai Dari Pemkab
Ratusan Mahasiswa UIN Ponorogo Geruduk DPRD, Desak Audit Izin Tambang dan Tolak RUU Penyiaran
Ketua DPRD Kabupaten Blitar Apresiasi Antusiasme Ribuan Pelari pada Event Soekarno Run
Ketua DPRD Kabupaten Blitar Ikuti Apel Siaga Tagana di Kanigoro
Dibalik Kebijakan Beli Kendaraan Dinas Rp 6,7 Miliar, Ribuan Warga Magetan Terpaksa Tempati Rumah Tidak Layak.
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Blitar Lakukan MCU di Ruang Rapat Komisi lll

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 18:55 WIB

DPRD Ponorogo Soroti Aset Daerah yang Belum Terdata, Pemkab Diminta Lebih Transparan

Rabu, 11 November 2026 - 16:19 WIB

208 Warga Ponorogo Ikuti Pelatihan dari anggaran DBHCHT, 149 Orang Langsung Produktif

Selasa, 10 November 2026 - 16:27 WIB

Ratusan Mahasiswa UIN Ponorogo Geruduk DPRD, Desak Audit Izin Tambang dan Tolak RUU Penyiaran

Selasa, 10 November 2026 - 10:09 WIB

Ketua DPRD Kabupaten Blitar Apresiasi Antusiasme Ribuan Pelari pada Event Soekarno Run

Selasa, 10 November 2026 - 10:06 WIB

Ketua DPRD Kabupaten Blitar Ikuti Apel Siaga Tagana di Kanigoro

Senin, 9 November 2026 - 15:32 WIB

Dibalik Kebijakan Beli Kendaraan Dinas Rp 6,7 Miliar, Ribuan Warga Magetan Terpaksa Tempati Rumah Tidak Layak.

Senin, 9 November 2026 - 10:00 WIB

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Blitar Lakukan MCU di Ruang Rapat Komisi lll

Jumat, 6 November 2026 - 15:39 WIB

DPRD Bentuk Pansus Bahas Jawaban Kepala Daerah Soal R-APBD Ponorogo 2027.

Berita Terbaru