PACITAN, JATIMNESIA.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pacitan meminta kepada para pengelola Makanan Bergizi Gratis (MBG) di tingkat dapur dan mitra pelaksana untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh agar program pemerintah tidak menimbulkan kontroversi di masyarakat.
Ketua komisi ll, DPRD Pacitan, Rudi Handoko mengatakan bahwa banyaknya keluhan yang muncul dari masyarakat harus secepatnya di tanggapi.
“Terkait dengan polemik MBG sudah bukan sebuah rahasia lagi bagi kami.Banyaknya keluhan dari masyarakat tentang permasalahan yang menurut kami kasihan kalau sampai program dari pemerintah ini tidak dilaksanakan secara maksimal,” kata Rudi Handoko, Senin (9/3).
Rudi menuturkan bahwa Komisi ll, DPRD sebagai lembaga yang membidangi pendidikan juga memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan kondisi yang berkembang di masyarakat.
“Tentunya kami juga ikut bertanggung jawab secara moral untuk menyampaikan kondisi yang berkembang di masyarakat,”tegasnya.
Menurutnya,mayoritas penerima manfaat program MBG tersebut adalah lembaga pendidikan dan peserta didik.
“Apapun bentuknya dan bagaimanapun kami ini yang di DPRD yang notabene yang mana penerima manfaatnya adalah lembaga pendidikan ini juga perlu saya sampaikan,” ujarnya.
Pihaknya meminta agar seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan MBG, mulai kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mitra pengelola dan kepala dapur, benar-benar melakukan pengawasan secara ketat terhadap kualitas makanan yang akan disajikan kepada penerima.
“Silakan untuk kepala SPPG, mitra dan kepala dapur untuk benar-benar melakukan pengawasan secara ketat dan evaluasi terkait kondisi menu yang sudah ditentukan. Mulai takaran gizi serta porsi,” jelas Ketua komisi ll.
Tak tinggal diam. Ketua komisi ll yang di nilai sangat tegas dan disiplin ini juga akan berkoordinasi dengan satuan tugas program MBG di tingkat kabupaten untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai standar yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Tentu kami akan berkoordinasi dengan satuan tugas program ini di tingkat Kabupaten. Tujuannya untuk memastikan agar pelaksanaan program MBG ini berjalan sesuai standar yang telah di tetapkan oleh pemerintah pusat,”pungkas Rudi legislator partai Demokrat
Penulis : Apriyanto
