BLITAR, JATIMNESIA.COM – Rapat Banggar DPRD Kabupaten Blitar yang seharusnya digelar Rabu (27/8), batal digelar karena tidak kuorum.
Pasalnya Rapat Banggar ini hanya dihadiri oleh 10 orang anggota dewan serta 1 wakil ketua DPRD saja.
Rencana pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Blitar pun gagal digelar.
Padahal sebenarnya rapat ini sempat diundur untuk menunggu kehadiran anggota DPRD yang lain. Namun sejak pukul 09.00 WIB hingga siang menjelang sore, jumlah anggota DPRD yang hadir dalam Rapat Banggar tersebut tak kunjung bertambah jumlahnya.
Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar pun menyayangkan kondisi ini. Dengan gagalnya rapat Banggar DPRD ini tentu akan membuat nasib Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 serta Rancangan APBD 2026 kian tak jelas.
” Ini penting karena KUA dan PPAS menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun APBD 2026 yang selaras dengan kebijakan pembangunan jangka panjang (RPJMD) dan prioritas pembangunan daerah, guna memastikan anggaran difokuskan pada program-program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” tegasnya.
Dengan gagalnya rapat ini menambah panjang daftar permasalahan antara DPRD dengan Bupati dan Wakil Bupati Blitar.
Sebelumnya, Rapat Paripurna penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2026 di Kabupaten Blitar batal digelar.
Tidak selesainya pembahasan ini tentu berdampak buruk pada pembangunan di Kabupaten Blitar. Rakyat yang tak tahu menahu soal hal itu pun kini hanya bisa menanti kapan perbaikan infrastruktur dan fasilitas publik di Kabupaten Blitar berjalan kembali. (adv)
Penulis : dyan natalia
