ASN Magetan Dilarang Pakai LPG 3 Kg.

Avatar photo

- Redaksi

Rabu, 24 Juli 2024 - 17:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sosialisasi Program Subsidi Tepat Pertalite dan LPG subsidi (PSO) 3 Kg . ( Septian/Magetan).

Sosialisasi Program Subsidi Tepat Pertalite dan LPG subsidi (PSO) 3 Kg . ( Septian/Magetan).

MAGETAN [ Jatimnesia.com] – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Subsidi 3 Kilogram (Kg).

Larangan tersebut disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Magetan Winarto dalam Sosialisasi Program Subsidi Tepat Pertalite dan LPG subsidi (PSO) 3 Kg yang dihadiri Kades dan Camat se- Kabupaten Magetan, Rabu ( 24/7).

” Ini sudah kita adakan sosialisasi dan penegasan-penegasan kepada pengguna yang bukan semestinya. Jadi harapan kita dia tidak mengulangi lagi sehingga nanti peredaran kouta subsidi ke masyarakat sudah tepat sasaran, “ kata Winarto, Rabu (24/7).

Jauh sebelumnya, aturan larangan penggunaan gas LPG 3 Kg oleh ASN telah diatur dalam berbagai peraturan yang dikeluarkan Pemerintah seperti Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Timur Nomor 540/9176/022.1/2018 tentang Penggunaan LPG 3 Kg bersubsidi yang diterbutkan tanggal 28 Juni 2018 dan ditujukan kepada Bupati dan Wali Kota di wilayah Jatim.

Baca Juga :  SBY Upacara HUT RI Ke-79 Di Pacitan, RSUD Siapkan Fasilitas Medis.

Adapun Surat Edaran Gubernur Jatim mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG 3 Kg. Serta berdasarkan Peraturan ESDM Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan, Penyediaan, dan Pendistribusian LPG 3 Kg. Kedua peraturan itu menerangkan bahwa tabung LPG 3 kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan kegiatan usaha kecil dan mikro.

Selain itu berdasarkan Dirjen Migas Kementerian ESDM tanggal 23 Maret 2018 tentang Pengendalian Penggunaan LPG 3 Kg Tepat Sasaran dan Sesuai Peruntukan, ASN dan pelaku usaha selain usaha mikro yang memiliki kekayaan bersih Rp 50 juta tidak termasuk Tanah dan Bangunan Tempat Usaha atau memiliki hasil Penjualan Tahunan lebih dari 300 juta.

Baca Juga :  Dana Hibah Pokir DPRD Masih Terus Mengalir Ditengah Penyidikan Kejari Magetan.

Himbauan juga berlaku bagi restoran, usaha peternakan, usaha pertanian, usaha batik, usaha binatu, usaha jasa, dan jasa usaha tani tembakau. Serta bagi seluruh masyarakat Tulungagung yang dikategorikan mampu dan tidak memiliki surat keterangan miskin dari desa/kelurahan setempat. Agar tidak menggunakan Tabung 3 Kg Bersubsidi dan beralih menggunakan LPG Tabung selain Ukuran 3 kg.

Penulis : Septian Bayu

Berita Terkait

Biaya Perjalanan Dinas P2KBP3A Magetan Tembus Rp 3,2 Miliar.
Saat Ribuan Warga Magetan Tinggali RTLH, Pemkab Siapkan Rp 6,7 Miliar Untuk Beli Mobdin Camat.
2.500 Warga Magetan Tempati Rumah Tidak Layak Huni.
Ratusan Warga Magetan Gagal Terima PKH Plus.
Tes Perangkat Desa Kartoharjo Magetan Disanggah Peserta.
Ketua Dewan Magetan Sidak Kebakaran TPA Milangasri.
DPRD Magetan Gelar RDP dengan Distributor, Pupuk Indonesia Hingga OPD Terkait.
Warga Apresiasi Pemkab Magetan Perbaiki Jalan Rusak di Wilayah UPTD PUPR 4 Barat.

Berita Terkait

Kamis, 24 September 2026 - 21:36 WIB

Biaya Perjalanan Dinas P2KBP3A Magetan Tembus Rp 3,2 Miliar.

Kamis, 24 September 2026 - 21:32 WIB

Saat Ribuan Warga Magetan Tinggali RTLH, Pemkab Siapkan Rp 6,7 Miliar Untuk Beli Mobdin Camat.

Selasa, 22 September 2026 - 18:12 WIB

Ratusan Warga Magetan Gagal Terima PKH Plus.

Minggu, 20 September 2026 - 15:09 WIB

Tes Perangkat Desa Kartoharjo Magetan Disanggah Peserta.

Selasa, 15 September 2026 - 16:54 WIB

Ketua Dewan Magetan Sidak Kebakaran TPA Milangasri.

Selasa, 15 September 2026 - 15:37 WIB

DPRD Magetan Gelar RDP dengan Distributor, Pupuk Indonesia Hingga OPD Terkait.

Senin, 14 September 2026 - 17:45 WIB

Warga Apresiasi Pemkab Magetan Perbaiki Jalan Rusak di Wilayah UPTD PUPR 4 Barat.

Sabtu, 12 September 2026 - 10:13 WIB

BPBD Magetan Bantah Berita Krisis Air Bersih Laman DPRD Jatim.

Berita Terbaru

Ketua DPRD Magetan Suratno bersama 5 Tersangka di Rutan Kelas IIB Magetan. (Ist)

Hukum & Kriminal

Korupsi Pokir DPRD Magetan Disidang 1 Oktober 2026.

Selasa, 29 Sep 2026 - 18:10 WIB

Kantor PPKB PP dan PA Kabupaten Magetan.

Politik & Pemerintahan

Biaya Perjalanan Dinas P2KBP3A Magetan Tembus Rp 3,2 Miliar.

Kamis, 24 Sep 2026 - 21:36 WIB

Petugas saat berupaya memadamkan kobaran api di rumah Dinas Puskesmas yang terbakar.

Peristiwa

Rumdin Puskesmas Ponorogo Selatan Terbakar.

Kamis, 24 Sep 2026 - 10:05 WIB