Bupati Blitar Rini Syarifah Jawab PU Fraksi Terhadap Ranperda LPJ 2023.

Avatar photo

- Redaksi

Kamis, 30 Mei 2024 - 21:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Paripurna DPRD Blitar ( Dyan/Natalia)

Paripurna DPRD Blitar ( Dyan/Natalia)

BLITAR [Jatimnesia.com] – Bupati Blitar Hj. Rini Syarifah menyampaikan jawaban atas Pandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023.

Jawaban itu disampaikan Bupati Rini Syarifah pada Rapat Paripurna yang diselenggarakan di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Rabu (29/5).

Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar Muhammad Rifa’i didampingi Wakil Ketua Mujib. Turut hadir perwakilan Forkopimda, Sekda Kabupaten Blitar dan sejumlah kepala OPD.

Dalam penyampaiannya, Bupati Blitar memberikan jawaban secara rinci terhadap semua pandangan umum yang disampaikan Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Blitar dalam berbagai hal.

Baca Juga :  Seminar Nasional Ekonomi Dan Manajemen Bisnis “ Perspektif Ekonomi Dan Bisnis Di Indonesia Menuju Indonesia Emas 2045 ”

Berbagai hal tersebut diantaranya, yakni pandangan umum Fraksi PDI-P terkait stunting yang angka prevalensinya ditemukan naik 6% pada tahun 2023.

Menurutnya, kondisi ini tentunya menggerakkan kita semua untuk segera mengevaluasi permasalahan penanganan stunting di Kabupaten Blitar.

” Maka sejak angka tersebut dirilis oleh Kementerian Kesehatan pada akhir April 2024, Pemerintah Kabupaten Blitar segera melakukan langkah koordinasi dalam rangka penyelesaian permasalahan stunting,” jelas Bupati Blitar.

Selanjutnya, hasil dari evaluasi tersebut menghasilkan rumusan tindak lanjut yang segera dilaksanakan yaitu :
1. Pemenuhan cakupan pengukuran balita 100%;
2. Pemetaan faktor determinan stunting;
3. Penanganan balita terindikasi stunting sesuai kasus (pengobatan dan intervensi gizi);
4. Peningkatan sinkronisasi konvergensi intervensi spesifik dan sensitif agar tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih.

Baca Juga :  Webinar Bela Negara Dan Cinta Tanah Air "Generasi Cerdas Melalui Program Edu-Tourism".

Ditambahkan oleh Bupati Rini, berdasarkan hasil analisis, faktor determinan terbesar (73,97%) adalah faktor pola asuh, sehingga perlu dilakukan sosialisasi dan kampanye secara masif terkait pola asuh balita.

“Semoga segala upaya yang kita lakukan ke depan dapat mengurangi angka prevalensi stunting lebih dari yang kita targetkan,” pungkasnya. (Adv)

Penulis : Dyan Natalia

Berita Terkait

Pj Sekda Magetan Angkat Suara JPO Pasar Baru.
PHPKADA Magetan : KPU Siapkan Saksi Dan Bukti Tambahan
Bupati Magetan Siapkan Call Center Aduan Publik Terkait Kendaraan Dinas.
Polemik JPO Pasar Baru Magetan.
MK Putuskan PHPKADA Magetan Lanjut Pembuktian.
SBY Undang Bupati dan Ketua DPRD Pacitan Ke Cikeas.
JPO Depan Pasar Baru Magetan Panen Kritik.
Kendaraan Dinas Dipakai Diluar Jam Kerja ASN.

Berita Terkait

Jumat, 7 Februari 2025 - 17:49 WIB

Pj Sekda Magetan Angkat Suara JPO Pasar Baru.

Rabu, 5 Februari 2025 - 14:47 WIB

PHPKADA Magetan : KPU Siapkan Saksi Dan Bukti Tambahan

Selasa, 4 Februari 2025 - 16:58 WIB

Bupati Magetan Siapkan Call Center Aduan Publik Terkait Kendaraan Dinas.

Selasa, 4 Februari 2025 - 16:50 WIB

Polemik JPO Pasar Baru Magetan.

Selasa, 4 Februari 2025 - 16:46 WIB

MK Putuskan PHPKADA Magetan Lanjut Pembuktian.

Senin, 3 Februari 2025 - 18:23 WIB

SBY Undang Bupati dan Ketua DPRD Pacitan Ke Cikeas.

Minggu, 2 Februari 2025 - 15:38 WIB

JPO Depan Pasar Baru Magetan Panen Kritik.

Minggu, 2 Februari 2025 - 11:06 WIB

Kendaraan Dinas Dipakai Diluar Jam Kerja ASN.

Berita Terbaru

Kabag Hukum Setdakab Magetan Arief Rachman.

Hukum & Kriminal

Pemkab Magetan Dampingi Para Tergugat Perkara Tukang Sayur Keliling.

Jumat, 7 Feb 2025 - 17:53 WIB

Pj Sekda Magetan Winarto.

Politik & Pemerintahan

Pj Sekda Magetan Angkat Suara JPO Pasar Baru.

Jumat, 7 Feb 2025 - 17:49 WIB

Kepala Dinas PMD Magetan Eko Muryanto. ( Joko Nugroho/Magetan).

Hukum & Kriminal

Pemdes Pesu Minta Bantuan Hukum Bupati Magetan.

Jumat, 7 Feb 2025 - 17:46 WIB

Majelis Hakim MK Panel I Perkara PHPKADA Magetan.

Jatimnesia TV

Sidang MK Pembuktian PHPKADA Magetan.

Jumat, 7 Feb 2025 - 17:41 WIB