BKKBN NTT Gelar Rakerda Optimalisasi Bonus Demografi dan Peningkatan SDM Menuju Indonesia Emas 2045

Avatar photo

- Redaksi

Jumat, 5 April 2024 - 09:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BKKBN NTT Gelar Rakerda Optimalisasi Bonus Demografi dan Peningkatan SDM Menuju Indonesia Emas 2045.

BKKBN NTT Gelar Rakerda Optimalisasi Bonus Demografi dan Peningkatan SDM Menuju Indonesia Emas 2045.

KUPANG [ Jatimnesia.com] – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar Rapat Kerja Daerah Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Tahun 2024. Rabu, (3/4).

Rakerda tersebut bertema “Optimalisasi Bonus Demografi dan Peningkatan SDM Menuju Indonesia Emas 2045”. Sesuai jadwal, Rakerda BKKBN NTT itu dilangsungkan selama dua hari, yakni tanggal 3 hingga 4 April 2024, bertempat di Aston Kupang Hotel.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTT, Kosmas Lana yang membuka secara resmi Rakerda Program Bangga Kencana 2024, dalam sambutannya mengatakan bahwa program Bangga Kencana memiliki peranan yang sangat besar dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).

Menurutnya program ini merupakan hulu dari semua persoalan yang ada di hilir seperti kemiskinan, angka kematian ibu, angka kematian bayi dan stunting. “Keberhasilan program KB ditandai dengan menurunnya target Total Fertility Rate (TFR/ angka kelahiran total) hingga mendekati replacement level sebagai prasyarat utama tercapainya Penduduk Tumbuh Seimbang,” kata Kosmas Lana.

Dirinya mengapresiasi jajaran pengelola Program Bangga Kencana yang mampu menurunkan TFR dari waktu ke waktu. Tingkat Fertilitas Provinsi NTT berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) tahun 1971 adalah 5,96 anak yang artinya seorang perempuan melahirkan 5-6 anak selama masa reproduksinya.

Baca Juga :  Potensi SK Bupati Magetan Terkait Eco Bambo Park Ditindih Inpres.

Hasil Long Form SP 2020 menunjukan penurunan TFR menjadi 2,79 yang berarti seorang perempuan rata rata melahirkan dua hingga tiga anak selama masa reproduksinya. Bahkan hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga BKKBN Tahun 2023 TFR NTT sudah berada pada angka 2,71 anak per wanita usia subur. Kondisi ini menunjukan adanya tren penurunan walaupun jika dibanding dengan pencapaian nasional maka TFR NTT masih jauh dari kriteria Replacement Level dengan TFR sebesar 2,1.

Penurunan fertilitas menjadi penentu penting untuk tercapainya bonus demografi karena dengan menurunnya angka kelahiran mengakibatkan proporsi anak-anak dalam populasi ikut menurun. “Hal ini menyebabkan rasio ketergantungan menurun dan terciptalah Bonus Demografi yang merupakan suatu kondisi dimana proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan 65+).

Dengan keberhasilan program Bangga Kencana, Kosmas Lana berharap, dapat mendorong peran keluarga sebagai basis pembentukan karakter dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Rakerda yang dilakukan juga diharap dapat memberikan panduan yang jelas dan komprehensif bagi implementasi program-program tersebut serta dapat memotivasi bagi seluruh stakeholder untuk berkomitmen penuh demi terwujudnya NTT yang lebih maju, sehat dan sejahtera.

Baca Juga :  SBY Undang Bupati dan Ketua DPRD Pacitan Ke Cikeas.

Dalam Rakerda Bangga Kencana tahun 2024 ini, BKKBN RI juga menyerahkan secara simbolis Dana Alokasi Khusus (DAK) sub bidang Keluarga Berencana (KB) se-Provinsi NTT sebesar Rp.127 miliar serta penghargaan kepada Penghargaan kepada kabupaten/kota dengan sebagai bentuk apresiasi pelaksanaan Program Bangga Kencana.

Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN RI, Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto S.Si., M.Eng, mengatakan, dengan dana DAK yang diberikan semoga bisa dimanfaatkan oleh setiap pemerintah kabupaten/kota di NTT untuk menyukseskan seluruh program yang ada.

Untuk diketahui, Rakerda Bangga Kencana itu dihadiri Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN, Direktur Kerjasama Pendidikan Kependudukan BKKBN RI, Forkopimda Provinsi NTT, Para Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi NTT, Tim Satgas Percepatan Penurunan Stunting Provinsi NTT, Pimpinan Organisasi Profesi, Pimpinan NGO dan Kelompok Masyarakat selaku Anggota Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, Para Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT dan Para Mitra Kerja Program Bangga Kencana, Para Pejabat Sipil, TNI dan POLRI dan Segenap Mitra Kerja Terkait.

Penulis : Berkhmans G. P. Gromang

Berita Terkait

DPRD Ponorogo Soroti Aset Daerah yang Belum Terdata, Pemkab Diminta Lebih Transparan
208 Warga Ponorogo Ikuti Pelatihan dari anggaran DBHCHT, 149 Orang Langsung Produktif
Ponorogo Raih Peringkat II Jatim, Ternyata Ini Yang Dinilai Dari Pemkab
Ratusan Mahasiswa UIN Ponorogo Geruduk DPRD, Desak Audit Izin Tambang dan Tolak RUU Penyiaran
Ketua DPRD Kabupaten Blitar Apresiasi Antusiasme Ribuan Pelari pada Event Soekarno Run
Ketua DPRD Kabupaten Blitar Ikuti Apel Siaga Tagana di Kanigoro
Dibalik Kebijakan Beli Kendaraan Dinas Rp 6,7 Miliar, Ribuan Warga Magetan Terpaksa Tempati Rumah Tidak Layak.
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Blitar Lakukan MCU di Ruang Rapat Komisi lll

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 18:55 WIB

DPRD Ponorogo Soroti Aset Daerah yang Belum Terdata, Pemkab Diminta Lebih Transparan

Rabu, 11 November 2026 - 16:19 WIB

208 Warga Ponorogo Ikuti Pelatihan dari anggaran DBHCHT, 149 Orang Langsung Produktif

Selasa, 10 November 2026 - 16:27 WIB

Ratusan Mahasiswa UIN Ponorogo Geruduk DPRD, Desak Audit Izin Tambang dan Tolak RUU Penyiaran

Selasa, 10 November 2026 - 10:09 WIB

Ketua DPRD Kabupaten Blitar Apresiasi Antusiasme Ribuan Pelari pada Event Soekarno Run

Selasa, 10 November 2026 - 10:06 WIB

Ketua DPRD Kabupaten Blitar Ikuti Apel Siaga Tagana di Kanigoro

Senin, 9 November 2026 - 15:32 WIB

Dibalik Kebijakan Beli Kendaraan Dinas Rp 6,7 Miliar, Ribuan Warga Magetan Terpaksa Tempati Rumah Tidak Layak.

Senin, 9 November 2026 - 10:00 WIB

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Blitar Lakukan MCU di Ruang Rapat Komisi lll

Jumat, 6 November 2026 - 15:39 WIB

DPRD Bentuk Pansus Bahas Jawaban Kepala Daerah Soal R-APBD Ponorogo 2027.

Berita Terbaru