Jabatan Kepala Dinas Pemkab Magetan Diduga Lampui Aturan.

Avatar photo

- Redaksi

Jumat, 12 September 2025 - 10:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kantor Bupati Magetan.

Kantor Bupati Magetan.

MAGETAN, JATIMNESIA.COM – Sejumlah posisi Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipegang Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dilingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan diduga melampui aturan, Jumat (12/9).

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Magetan mendata, sedikitnya ada 5 jabatan Kepala Dinas yang durasinya diatas 5 tahun sejak Terhitung Mulai Tanggal (TMT) pengangkatan.

“ Ada 5 Kepala OPD, “ kata Kepala Bidang (Kabid) Mutasi dan Kepangkatan BKPSDM Magetan Thathit Adi Candra, Kamis (11/9).
Sebagai informasi, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017, JPT hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun.

Baca Juga :  Disbudpar Magetan Larang Penjual Mamin Area Wisata "Gebuk" Harga.

Pun, JPT dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK dan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Menurut Thathit, rotasi jabatan kepala OPD dilingkup Pemkab Magetan terganjal status Kepala Daerah yang belum definitif.
“ Dari surat edaran harus dievaluasi, karena kemarin posisinya belum dijabat bupati definitif belum boleh bergeser, karena dari Kemendagri mensyaratkan bupati definitif, lha ini prioritasnya sekda dulu, “ bebernya.

Baca Juga :  Pj Bupati Magetan Sidak Area Relokasi Pasar Hewan Maospati.

Sementara itu, lima jabatan Kepala OPD yang diduga diatas 5 Tahun diantaranya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Magetan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) , Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Dikpora) , Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Magetan.

Berita Terkait

DPRD Ponorogo Soroti Aset Daerah yang Belum Terdata, Pemkab Diminta Lebih Transparan
208 Warga Ponorogo Ikuti Pelatihan dari anggaran DBHCHT, 149 Orang Langsung Produktif
Ponorogo Raih Peringkat II Jatim, Ternyata Ini Yang Dinilai Dari Pemkab
Ratusan Mahasiswa UIN Ponorogo Geruduk DPRD, Desak Audit Izin Tambang dan Tolak RUU Penyiaran
Ketua DPRD Kabupaten Blitar Apresiasi Antusiasme Ribuan Pelari pada Event Soekarno Run
Ketua DPRD Kabupaten Blitar Ikuti Apel Siaga Tagana di Kanigoro
Dibalik Kebijakan Beli Kendaraan Dinas Rp 6,7 Miliar, Ribuan Warga Magetan Terpaksa Tempati Rumah Tidak Layak.
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Blitar Lakukan MCU di Ruang Rapat Komisi lll

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 18:55 WIB

DPRD Ponorogo Soroti Aset Daerah yang Belum Terdata, Pemkab Diminta Lebih Transparan

Rabu, 11 November 2026 - 16:19 WIB

208 Warga Ponorogo Ikuti Pelatihan dari anggaran DBHCHT, 149 Orang Langsung Produktif

Selasa, 10 November 2026 - 16:27 WIB

Ratusan Mahasiswa UIN Ponorogo Geruduk DPRD, Desak Audit Izin Tambang dan Tolak RUU Penyiaran

Selasa, 10 November 2026 - 10:09 WIB

Ketua DPRD Kabupaten Blitar Apresiasi Antusiasme Ribuan Pelari pada Event Soekarno Run

Selasa, 10 November 2026 - 10:06 WIB

Ketua DPRD Kabupaten Blitar Ikuti Apel Siaga Tagana di Kanigoro

Senin, 9 November 2026 - 15:32 WIB

Dibalik Kebijakan Beli Kendaraan Dinas Rp 6,7 Miliar, Ribuan Warga Magetan Terpaksa Tempati Rumah Tidak Layak.

Senin, 9 November 2026 - 10:00 WIB

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Blitar Lakukan MCU di Ruang Rapat Komisi lll

Jumat, 6 November 2026 - 15:39 WIB

DPRD Bentuk Pansus Bahas Jawaban Kepala Daerah Soal R-APBD Ponorogo 2027.

Berita Terbaru