Pemkab Magetan Hentikan Perijinan Usaha Karaoke Sejak 2020.

Avatar photo

- Redaksi

Jumat, 3 Januari 2025 - 15:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 Pj Bupati Magetan Nizhamul Sidak Salah Satu Karaoke Yang Diduga Tak Miliki Ijin.

Pj Bupati Magetan Nizhamul Sidak Salah Satu Karaoke Yang Diduga Tak Miliki Ijin.

MAGETAN [ Jatimnesia.com] – Pemerintah kabupaten (Pemkab) Magetan melalui Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 13 Tahun 2020 telah menghentikan penerbitan Tanda Daftar Usaha (TDU) Karaoke di Kabupaten Magetan, Jumat (3/1).

Kecuali, pengelola tempat hiburan karaoke dapat melengkapi 10 kriteria atau syarat yang ditetapkan dalam Perbup era Suprawoto tersebut.

Salah satu syarat yang ditetapkan dalam Perbup 13 Tahun 2020 meliputi, memiliki sertifikat usaha karaoke serta memenuhi standar usaha karaoke sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disisi lain, pada saat Perbup 13/2020 ini mulai berlaku, terhadap Usaha Karaoke yang sebelumnya telah memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi Khusus Usaha Karaoke atau yang sejenisnya, yang telah habis masa berlakunya, dapat diperpanjang apabila memenuhi syarat atau kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (b) sampai dengan huruf (j) dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga :  Komposisi Capim DPRD Magetan 2024-2029.

Sementara itu, terkait Sertifikat dan Standar Usaha Karaoke, telah diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Karaoke.

Data Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Magetan hingga kini belum ada usaha Karaoke di Kabupaten Magetan yang mampu melengkapi data sesuai Perbup 13 Tahun 2020 tersebut.

Baca Juga :  Tak Ada Bacalon Bupati-Wabup Magetan Perseorangan.

” Belum ada, ” kata Kepala DPMPTSP Kabupaten Magetan Sunarti Condrowati melalui Kepala bidang Pelayanan DPMPTSP Magetan Wery Kurniawan, Jumat (3/1).

Permenparekraf 16/2014 memastikan, Pengusaha yang tidak memenuhi standar usaha yang berlaku bagi Usaha Karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), tidak dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Karaoke.

Dalam Permenparekraf tersebut menyebut, setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 11, dapat dikenakan sanksi administratif.

Berita Terkait

DPRD Bentuk Pansus Bahas Jawaban Kepala Daerah Soal R-APBD Ponorogo 2027.
Pokir DPRD Magetan Puluhan Miliar Ditangguhkan KPK
TKD Merosot Rp 142,33 Miliar, DPRD Ponorogo Desak Pemkab Atur Ulang Prioritas APBD 2027
Tekan Biaya Produksi Petani Tembakau, Ponorogo Gelontorkan DBHCHT Rp 3 Miliar
Dorong Kesetaraan Gender, Plt Bupati Ponorogo Ingin Banyak Perempuan Duduki Jabatan Esellon II dan III
Dituding Ancam Ketersediaan Air, Pegiat Lingkungan Ponorogo Desak Proyek Geotermal Dihentikan
Jadi Jaringan Kota Kreatif UNESCO, Ponorogo dan Ambon Jajaki Kerja Sama Seni Budaya
BPBD Magetan Bakal Diubah Type A, Karpet Merah ASN Eselon II.

Berita Terkait

Jumat, 6 November 2026 - 15:39 WIB

DPRD Bentuk Pansus Bahas Jawaban Kepala Daerah Soal R-APBD Ponorogo 2027.

Jumat, 6 November 2026 - 09:06 WIB

Pokir DPRD Magetan Puluhan Miliar Ditangguhkan KPK

Senin, 2 November 2026 - 16:28 WIB

Tekan Biaya Produksi Petani Tembakau, Ponorogo Gelontorkan DBHCHT Rp 3 Miliar

Senin, 2 November 2026 - 16:26 WIB

Dorong Kesetaraan Gender, Plt Bupati Ponorogo Ingin Banyak Perempuan Duduki Jabatan Esellon II dan III

Jumat, 30 Oktober 2026 - 16:09 WIB

Dituding Ancam Ketersediaan Air, Pegiat Lingkungan Ponorogo Desak Proyek Geotermal Dihentikan

Kamis, 29 Oktober 2026 - 18:38 WIB

Jadi Jaringan Kota Kreatif UNESCO, Ponorogo dan Ambon Jajaki Kerja Sama Seni Budaya

Rabu, 28 Oktober 2026 - 17:54 WIB

BPBD Magetan Bakal Diubah Type A, Karpet Merah ASN Eselon II.

Selasa, 27 Oktober 2026 - 15:53 WIB

Dana Transfer Ponorogo Dipangkas Rp 142 Miliar, DPRD Soroti Nasib Infrastruktur Desa Hingga Utang PEN.

Berita Terbaru

Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno saat memimpin rapat Paripurna.

Politik & Pemerintahan

DPRD Bentuk Pansus Bahas Jawaban Kepala Daerah Soal R-APBD Ponorogo 2027.

Jumat, 6 Nov 2026 - 15:39 WIB

Terduga Pelaku Kabur Mengendarai Sepeda Motor.

Hukum & Kriminal

Anak Bawah Umur Di Magetan Jadi Korban Pencabulan dan Kekerasan.

Jumat, 6 Nov 2026 - 15:34 WIB

Ketua DPRD Magetan, Riyin Nur Asiyah,

MAGETAN

Pokir DPRD Magetan Puluhan Miliar Ditangguhkan KPK

Jumat, 6 Nov 2026 - 09:06 WIB

Sekda Ponorogo Agus Sugiharto dan Ketua DPRD Dwi Agus Prayitno serta Sekretaris BPPKAD Ponorogo Hendry Supriyanto saat memulai pengundian Pajak Ekstravaganza 2026.

Ekonomi & Bisnis

BPPKAD Ponorogo Undi Hadiah Pajak Ekstravaganza, Ada Yamaha X-MAX

Kamis, 5 Nov 2026 - 16:05 WIB