PONOROGO,JATIMNESIA.COM – -Sejumlah wilayah di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih seiring memasuki puncak musim kemarau 2026.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ponorogo mulai melakukan distribusi atau dropping air bersih ke sejumlah wilayah yang telah mengajukan permintaan. Di sisi lain, beberapa daerah lain yang selama ini menjadi langganan kekeringan mulai dipantau karena sumber airnya berpotensi menyusut.
Kepala Pelaksana BPBD Ponorogo Masun mengatakan, wilayah yang sudah mendapatkan distribusi air antara lain Dukuh Bungur, Desa Munggu, Kecamatan Bungkal, serta wilayah Dungus di Desa Karangpatihan, Kecamatan Pulung.
“Yang sudah di-drop itu di Bungur, Munggu, Bungkal, kemudian di Dungus, Karangpatihan, Pulung,” kata Masun, Kamis (20/08).
Untuk wilayah lain, BPBD masih melakukan komunikasi dengan pemerintah desa. Sejumlah daerah belum mengajukan permintaan distribusi air karena sumber air yang tersedia masih dinilai mencukupi.
Salah satunya Desa Wates. Menurut Masun, sumur dalam yang dibangun pada 2024 masih mampu memenuhi kebutuhan warga. Persoalan di wilayah tersebut lebih pada keterbatasan jaringan distribusi karena belum tersedia pipanisasi.
“Di Wates itu sudah komunikasi, bahwa sumur yang sudah dibangun 2024 masih mencukupi. Hanya butuh tandon, karena tidak ada pipanisasi di sana,” ujarnya.
Kondisi serupa juga terjadi di Tugurejo Kecamatan Slahung. Sumur yang dibangun sebelumnya masih mencukupi sehingga pemerintah desa belum mengajukan permintaan distribusi air. Namun, jika kebutuhan meningkat, pipanisasi dinilai menjadi solusi agar air dari sumber bawah dapat dialirkan ke permukiman warga.
Masun menjelaskan, dalam beberapa tahun terakhir pemerintah telah membangun sejumlah sumur dalam di wilayah yang sebelumnya menjadi titik rawan kekeringan. Keberadaan sumur tersebut cukup membantu mengurangi ketergantungan terhadap distribusi air bersih menggunakan mobil tangki.
Namun, persoalan baru muncul di sejumlah lokasi. Air dari sumur memang tersedia, tetapi belum dapat dimanfaatkan secara maksimal karena keterbatasan jaringan pipa untuk mengalirkannya ke wilayah permukiman yang berada di tempat lebih tinggi.
“Relatif hanya yang tersisa, mungkin masih perlu segera dikerjakan itu adalah pipanisasi. Karena beberapa titik dibangun di bawah, sumurnya enggak bisa ke atas. Tapi sebetulnya sumurnya cukup,” kata Masun.
Selain pipanisasi, beberapa wilayah masih membutuhkan pembangunan sumur dalam tambahan. Masun menyebut wilayah Munggu dan Dungus sebagai titik yang saat ini mulai membutuhkan penanganan distribusi air.
Sementara itu, wilayah Sooko juga terus dipantau. Pemerintah daerah telah berkomunikasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) terkait kemungkinan dukungan pembangunan sumber air di wilayah tersebut.
BPBD juga mencatat wilayah lain yang selama ini memiliki riwayat kekeringan, seperti Tumpuk di Kecamatan Sawoo. Namun, hingga kini pemerintah desa di wilayah tersebut belum mengajukan permintaan distribusi air.
“Rata-rata kita komunikasi saat ini masih belum minta. Tapi kita sudah komunikasi dengan perangkat desanya. Jawabannya nanti, masih cukup,” ujar Masun.
Sebelumnya, BPBD Ponorogo telah menerima laporan kekeringan di Dukuh Bungur, Desa Munggu, Kecamatan Bungkal. Berdasarkan laporan pada akhir Juli 2026, sedikitnya 153 jiwa terdampak kondisi kekeringan di wilayah tersebut dan BPBD menyiapkan distribusi air bersih.
Kondisi tersebut terjadi di tengah musim kemarau yang diprediksi lebih panjang dan kering dibandingkan tahun sebelumnya.
Pemkab Ponorogo sebelumnya menyebut musim kemarau 2026 diperkirakan berlangsung sekitar lima hingga enam bulan, mulai Mei hingga September atau Oktober. Curah hujan selama periode tersebut diperkirakan berada di kisaran 201-500 milimeter, lebih rendah dibandingkan musim kemarau 2025.
BPBD juga telah menetapkan status siaga darurat kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai 1 Juli hingga akhir September 2026. Penetapan tersebut dilakukan setelah dampak kemarau mulai dirasakan, termasuk meningkatnya permintaan bantuan air bersih.
Dalam penanganan kekeringan, BPBD Ponorogo tidak bekerja sendiri. Sejumlah lembaga, relawan, komunitas, hingga kepolisian turut membantu distribusi air bersih.
Di Munggu, misalnya, BPBD bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI). BPBD menyiapkan air, sedangkan PMI membantu menyediakan kendaraan untuk distribusi.
Sementara di Dungus, bantuan air sebelumnya juga datang dari kepolisian, BBWS, serta komunitas masyarakat.
Menurut Masun, pola tersebut membuat distribusi air dapat dilakukan secara bergantian. Air dari komunitas atau relawan dapat dimasukkan ke tandon milik BPBD yang telah ditempatkan di wilayah terdampak.
“Kalau sudah diisi oleh komunitas atau oleh relawan, kita menjadwalkan mundur terus,” katanya.
Masun menyebut tingginya kepedulian masyarakat dan kelompok relawan menjadi salah satu kekuatan dalam menghadapi persoalan kekeringan tahun ini.
“Alhamdulillah untuk tahun ini kayaknya banyak kelompok relawan, masyarakat yang kepeduliannya tinggi untuk kebutuhan air. Sehingga kami merasa tidak sendirian,” ujarnya.
Menghadapi puncak musim kemarau, BPBD mengimbau masyarakat, terutama di wilayah rawan kekeringan, untuk mengelola sumber air yang telah tersedia secara maksimal.
Sumur dalam yang telah dibangun pemerintah maupun instansi terkait diharapkan dapat dirawat dan dimanfaatkan secara optimal. Jika jaringan air belum menjangkau permukiman, pemerintah desa diminta aktif berkomunikasi dengan dinas terkait untuk mengupayakan pembangunan pipanisasi.
Untuk wilayah yang masih kekurangan sumber air, BPBD juga terus mendorong koordinasi lintas instansi, termasuk dengan BBWS dan kelompok masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap penyediaan air bersih.
“Kuncinya untuk menghemat air sesuai kebutuhan,” kata Masun.
BPBD Ponorogo sebelumnya juga telah menyiapkan sarana pendukung menghadapi kekeringan, antara lain mobil tangki dan puluhan tandon air yang ditempatkan di titik-titik rawan.
Dengan puncak kemarau diperkirakan berlangsung pada Agustus-September, BPBD meminta masyarakat dan pemerintah desa tidak menunggu sampai sumber air benar-benar habis untuk melaporkan kondisi kekeringan.
Koordinasi lebih awal dinilai penting agar distribusi bantuan dapat dilakukan sebelum kebutuhan air bersih semakin mendesak.
