MAGETAN [ Jatimnesia.com] – Paska Komisi Pemilihan Umum (KPU) Magetan menetapkan hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan 2024 pada 3 Desember lalu, proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Magetan kini bergeser ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Tahapan yang seharusnya Penetapan Calon Terpilih sesuai PKPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, kini harus menunggu keputusan MK atas permohonan PHPU yang dilayangkan Pasangan calon (Paslon) Nomor urut 03 Sujatno – Ida.
Sesuai Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada, MK memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil Pemilihan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.
Disebutkan UU Pilkada, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan;
(a). kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
(b). kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
(c). kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.
(d). kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.
Ketua KPU Magetan Noviano Suyide mengatakan jika selisih suara Paslon Sujatno – Ida Yuhana Ulfa (JADI) dengan Nanik Endang Rusminiarti – Suyatni Priasmoro (NIAT) sebesar 0,3%. ” 0.3 persen,” kata Ketua KPU Magetan, Jumat (20/12).
Noviano juga memprediksi, ketentuan yang tertera pada Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 tersebut, yang dijadikan dasar Permohonan PHPU salah satu Paslon Pilkada Magetan. ” Betul. Mungkin itu yang dijadikan salah satu Paslon untuk menggugat di MK kemaren,” beber Ketua KPU Magetan.
Ketua KPU Magetan mengaku, sebagai Termohon dalam PHPU yang diajukan Paslon Nomor urut 03 tersebut, pihaknya terus menyiapkan fakta – fakta dilapangan sebagai alat bukti otentik jika berlanjut sidang di MK.
” Kami masih menunggu BRPK-nya keluar. Sembari itu kami juga sedang terus menginventarisir fakta-fakta di lapangan, ” pungkas Noviano Suyide.
Sebagai informasi, berdasarkan Pengumuman KPU Magetan Nomor 34/PL.02.6-pu/3521/2024 Tentang Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024.
Paslon Nomor urut 01 Nanik Endang Rusminiarti – Suyatni Priasmoro memperoleh suara sah 137.347. Paslon Nomor urut 02 Hergunadi – Basuki Memperoleh suara sah 131.264 dan Paslon Nomor urut 03 Sujatno – Ida Yuhana Ulfa mendapatkan suara sah 136.083.
