MAGETAN [ Jatimnesia.com] – Polemik terkait dugaan sejumlah perumahan yang belum menyerahkan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) kepada Pemerintah daerah memancing reaksi masyarakat, Senin (16/12).
Warga berharap, Kejaksaan Negeri (Kejari) Magetan mendalami informasi PSU Perumahan tersebut.
” Jangan sampai negara dirugikan, dalam hal ini adalah Kabupaten Magetan, Kejaksaan Magetan harus berani menyelidiki perkara ini,” ungkap Hartono ( 42) warga Magetan, Senin (16/12).
Dibeberkan Hartono, aturan PSU telah jelas pada Peraturan daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2017, termasuk sanksi jika ada pengembang yang tidak menyerahkan PSU kepada Pemerintah daerah.
” Aturannya jelas, sanksinya juga jelas, sekali lagi jangan sampai ada kerugian negara terkait PSU tersebut,” ungkap bapak satu anak yang mengaku bekerja sebagai Karyawan Swasta tersebut.
Diberitakan sebelumnya, Data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Magetan menyebut, jumlah perkara PSU mencapai 19 Kawasan Perumahan.
Dinas Perkim Kabupaten Magetan mengaku telah menyurati pihak pengembang perumahan namun kurang mendapat respon.
” Penyebab belasan perumahan di Kabupaten Magetan kurang standar PSU karena tidak ada pihak pengembang perumahan, dan telah beberapa kali disurati namun tidak ada jawaban,” kata Kepala Bidang (Kabid) PSU dan Pertanahan Disperkim Kabupaten Magetan, Jojok Djoharsorianto, Jumat (13/12).
Berpedoman pada Perda Nomor 8/2017, jika pengembang tidak menyerahkan PSU kepada Pemerintah daerah (Pasal 10 ayat 1) dapat dikenai sanksi beragam sesuai Pasal 31 Perda 8 Tahun 2017 Tentang PSU Perumahan dan Pemukiman.
