SURABAYA [ Jatimnesia.com] – Warga Kabupaten Bojonegoro QMR (31) dibekuk Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim atas perkara dugaan penjualan pupuk bersubsidi, Rabu ( 5/3).
Polisi mengamankan barang bukti 46 sak pupuk subsidi, dengan rincian 40 sak pupuk jenis NPK Phonska dan 6 sak pupuk jenis urea seberat 2,3 ton.
“ Berawal dari adanya kelangkaan pupuk bersubsidi di Jatim. Tim Unit I Subdittipidter melakukan penyelidikan hingga ditemukan di daerah Bojonegoro,“ kata Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim AKBP Damus Asa mendampingi Kabid Humas Polda Jatim Kombes Dirmanto, Selasa (4/3).
Dijabarkan AKBP Damus Asa, tersangka membeli pupuk di daerah Lamongan, kemudian dipasarkan di daerah Bojonegoro dan sekitarnya dengan harga diatas Harga Eceran Tertinggi atau HET dengan rata-rata keuntungan Rp 50 – 70 ribu.
“ Dari hasil analisa dan undercover dan surveillance. Akhirnya tim mengamankan pelaku yang disebut sebagai penyebab kelangkaan pupuk bersubsidi di wilayah Bojonegoro,“ bebernya.
Saat menjual pupuk subsidi tersebut, tersangka tidak merubah kemasan, tetapi penjualannya dijual ke lintas wilayah dengan harga tinggi atau non subsidi.
“ Pelaku membeli pupuk di Lamongan dengan harga eceran terendah. Kemudian dijual di Bojonegoro dengan harga non subsidi,“ ungkap Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim AKBP Damus Asa.
Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 6 ayat 1 huruf d Jo pasal 1 sub 3e UU darurat nomor 7 tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi Jo perpu nomor 8 tahun 1962 tentang perdagangan barang dalam pengawasan Jo Perpres nomor 15 tahun 2011 tentang perubahan atas Perpres nomor 77 tahun 2005 tentang penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang atas pengawasan Jo Permendag nomor 4 tahun 2023 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Jo Permentan nomor 4 tahun 2025 tentang perubahan atas peraturan menteri pertanian nomor 10 tahun 2022 tentang tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi di sektor pertanian Jo Kepmentan tentang penetapan alokasi dan HET pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun 2025 dengan ancaman 2 tahun penjara.
Sumber Berita : tribratanews.jatim
